Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Hal ini disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR.
"Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025, dengan total sebesar 29,8 triliun," kata Raja Juli di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Menurut Raja Juli, usulan anggaran itu muncul setelah pertemuan bersama Otorita IKN, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Kenaikan ini disebut sebagai konsekuensi terhadap sejumlah program.
Pertama, untuk program pengelolaan gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke Otorita IKN. Kedua, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025 dan seterusnya. Ketiga, penyediaan teknologi kota pintar.
"Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada Otorita IKN, serta melanjutkan pembangunan dalam ekosistem kota yang baik di IKN tentunya," ucap Raja Juli.
Menurut dia, sejumlah unit mengalami penurunan anggaran dibanding 2024. Namun, beberapa unit juga mengalami peningkatan alokasi anggaran.
"Perlu catat bahwa sebagian besar unit kami mengalami penurunan anggaran dibanding 2024, kecuali sekretariat, deputi bidang pendanaan, dan investasi serta deputi bidang sarana dan prasarana yang mengalami peningkatan alokasi," ujar Raja Juli.
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (
IKN) Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Hal ini disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR.
"Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum teralokasikan dalam pagu indikatif 2025, dengan total sebesar 29,8 triliun," kata Raja Juli di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Menurut Raja Juli, usulan anggaran itu muncul setelah pertemuan bersama Otorita IKN, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Kenaikan ini disebut sebagai konsekuensi terhadap sejumlah program.
Pertama, untuk program pengelolaan gedung yang diserahkan dari Kementerian PUPR ke Otorita
IKN. Kedua, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025 dan seterusnya. Ketiga, penyediaan teknologi kota pintar.
"Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan oleh PUPR kepada Otorita
IKN, serta melanjutkan pembangunan dalam ekosistem kota yang baik di IKN tentunya," ucap Raja Juli.
Menurut dia, sejumlah unit mengalami penurunan anggaran dibanding 2024. Namun, beberapa unit juga mengalami peningkatan alokasi anggaran.
"Perlu catat bahwa sebagian besar unit kami mengalami penurunan anggaran dibanding 2024, kecuali sekretariat, deputi bidang pendanaan, dan investasi serta deputi bidang sarana dan prasarana yang mengalami peningkatan alokasi," ujar Raja Juli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
