Jakarta: Survei terbaru Charta Politika menyimpulkan kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membaik. Survei dilaksanakan di delapan kota besar, yakni Medan, Jakarta, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya.
Salah satu anasir yang membuat kepercayaan terhadap DPR ini meningkat antara lain dari fungsi pengawasan. Sebanyak 44,8 persen responden menilai DPR sudah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik atas kinerja pemerintah.
"Kinerja DPR juga dinilai lebih baik dibandingkan MPR dan DPD," demikian dilansir dari Antara, Selasa, 28 Agustus 2018.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memandang penilaian publik ini membuktikan ada perbaikan kinerja yang dilakukan legislator. Khusus di Komisi III, kata dia, pengawasan sudah dilakukan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara, dan persoalan hak asasi manusia (HAM).
“(Survei) ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum," katanya.
Charta Politica mencatat Komisi III paling menunjukkan kinerja baik dengan capaian angka 37 persen, disusul Komisi VIII (35,8 persen), dan Komisi I (27,3 persen). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka 14 persen.
Faktor yang membuat Komisi III dipercaya, kata Sahroni, karena komisi ini serius terhadap penyelesaian atas kasus korupsi dan narkoba. "Komisi III memastikan tidak adanya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, kami juga terus memperkuat peran Polri dan Kejaksaan,” kata politisi Partai NasDem ini.
Untuk persoalan narkoba, tambah dia, Komisi III terus menyerukan sinergisitas intansi meliputi Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, hingga TNI.
“Kita menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi,” kata Sahroni.
Charta Politika merilis hasil survei bertajuk 'DPR Terima Rapor'. Manajer riset Charta Politika, Muslimin Tanja, mengungkapkan terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR.
Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan DPR berada di peringkat terakhir, kali ini capaiannya lebih baik. DPR mendapatkan kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3 persen. Peringkat ini hanya berada di bawah TNI (73,5 persen), KPK (73,4 persen), Presiden (68,6 persen), dan Polri (50,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 800 koresponden di delapan kota besar. Fungsi pengawasan mendapat nilai tertinggi dengan 44,8 persen, disusul legislasi 20,3 persen, dan anggaran 17,4 persen. Sementara sisanya dengan angka 17,5 persen menjawab tidak tahu.
Muslim menyampaikan, meskipun ada perbaikan persepsi publik terhadap keterbukaan dan kinerja DPR, namun masih banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh DPR.
"DPR perlu terus membuka diri dan semakin transparan. Begitu pula dengan upaya untuk memperbaiki kinerja dan menyosialisasikan berbagai kerja yang telah dilakukan," kata dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Obzv1Beb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Survei terbaru Charta Politika menyimpulkan kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membaik. Survei dilaksanakan di delapan kota besar, yakni Medan, Jakarta, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan Surabaya.
Salah satu anasir yang membuat kepercayaan terhadap DPR ini meningkat antara lain dari fungsi pengawasan. Sebanyak 44,8 persen responden menilai DPR sudah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik atas kinerja pemerintah.
"Kinerja DPR juga dinilai lebih baik dibandingkan MPR dan DPD," demikian dilansir dari
Antara, Selasa, 28 Agustus 2018.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni memandang penilaian publik ini membuktikan ada perbaikan kinerja yang dilakukan legislator. Khusus di Komisi III, kata dia, pengawasan sudah dilakukan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara, dan persoalan hak asasi manusia (HAM).
“(Survei) ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum," katanya.
Charta Politica mencatat Komisi III paling menunjukkan kinerja baik dengan capaian angka 37 persen, disusul Komisi VIII (35,8 persen), dan Komisi I (27,3 persen). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka 14 persen.
Faktor yang membuat Komisi III dipercaya, kata Sahroni, karena komisi ini serius terhadap penyelesaian atas kasus korupsi dan narkoba. "Komisi III memastikan tidak adanya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, kami juga terus memperkuat peran Polri dan Kejaksaan,” kata politisi Partai NasDem ini.
Untuk persoalan narkoba, tambah dia, Komisi III terus menyerukan sinergisitas intansi meliputi Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, hingga TNI.
“Kita menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi,” kata Sahroni.
Charta Politika merilis hasil survei bertajuk 'DPR Terima Rapor'. Manajer riset Charta Politika, Muslimin Tanja, mengungkapkan terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR.
Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan DPR berada di peringkat terakhir, kali ini capaiannya lebih baik. DPR mendapatkan kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3 persen. Peringkat ini hanya berada di bawah TNI (73,5 persen), KPK (73,4 persen), Presiden (68,6 persen), dan Polri (50,4 persen).
Survei dilakukan terhadap 800 koresponden di delapan kota besar. Fungsi pengawasan mendapat nilai tertinggi dengan 44,8 persen, disusul legislasi 20,3 persen, dan anggaran 17,4 persen. Sementara sisanya dengan angka 17,5 persen menjawab tidak tahu.
Muslim menyampaikan, meskipun ada perbaikan persepsi publik terhadap keterbukaan dan kinerja DPR, namun masih banyak sekali pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh DPR.
"DPR perlu terus membuka diri dan semakin transparan. Begitu pula dengan upaya untuk memperbaiki kinerja dan menyosialisasikan berbagai kerja yang telah dilakukan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
