Jakarta: Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Dedy Ramanta, mengatakan siapa pun presiden yang terpilih terikat pada undang-undang (UU) dan konstitusi yang telah diputuskan, hingga soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bakal calon presiden (Bacapres) NasDem, Anies Baswedan, juga dipastikan melanjutkan seluruh amanah itu.
"Kebijakan yang lahir dari undang-undang harus dijalankan, misalnya undang-undang soal IKN memang harus dijalankan," ujar Dedy melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Februari 2023.
Dedy mengatakan semua hal yang menyangkut kebijakan hukum terkait dengan UU harus dilaksanakan. Sebab, hal itu merupakan produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah.
"Artinya, kalau kemudian presiden hasil Pemilu 2024 tidak menjalankan undang-undang bisa dipermasalahkan," kata Dedy.
Ia menuturkan rekam jejak Anies Baswedan tidak berlawanan dengan pemerintahan sekarang. Bahkan, pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menjalankan program pemerintah serta melanjutkan program gubernur sebelumnya.
"Jadi, jangan kemudian seolah-olah sejak menjadi gubernur, Anies berlawanan dengan pemerintah, kan tidak. Gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat, tidak mungkin berlawanan," ucap Dedy.
Dedy menuturkan bahwa sejak Anies menjabat Gubernur Jakarta banyak program pemerintah pusat dilanjutkan dan dituntaskan. Misalnya, program LRT, MRT dan normalisasi sungai.
Sederet rekam jejak itu, Dedy meminta kepada semua pihak agar tidak perlu khawatir terhadap Anies Baswedan bakal menjegal progran pemerintah. "Saya kira tudingan macam-macam terhadap Anies itu tidak benar. Makanya, perlu diluruskan," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
NasDem, Dedy Ramanta, mengatakan siapa pun presiden yang terpilih terikat pada undang-undang (UU) dan konstitusi yang telah diputuskan, hingga soal Ibu
Kota Negara (IKN) Nusantara. Bakal calon presiden (Bacapres) NasDem, Anies Baswedan, juga dipastikan melanjutkan seluruh amanah itu.
"Kebijakan yang lahir dari undang-undang harus dijalankan, misalnya undang-undang soal IKN memang harus dijalankan," ujar Dedy melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Februari 2023.
Dedy mengatakan semua hal yang menyangkut kebijakan hukum terkait dengan UU harus dilaksanakan. Sebab, hal itu merupakan produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah.
"Artinya, kalau kemudian presiden hasil Pemilu 2024 tidak menjalankan undang-undang bisa dipermasalahkan," kata Dedy.
Ia menuturkan rekam jejak
Anies Baswedan tidak berlawanan dengan pemerintahan sekarang. Bahkan, pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies menjalankan program pemerintah serta melanjutkan program gubernur sebelumnya.
"Jadi, jangan kemudian seolah-olah sejak menjadi gubernur, Anies berlawanan dengan pemerintah, kan tidak. Gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat, tidak mungkin berlawanan," ucap Dedy.
Dedy menuturkan bahwa sejak Anies menjabat Gubernur Jakarta banyak program pemerintah pusat dilanjutkan dan dituntaskan. Misalnya, program LRT, MRT dan normalisasi sungai.
Sederet rekam jejak itu, Dedy meminta kepada semua pihak agar tidak perlu khawatir terhadap Anies Baswedan bakal menjegal progran pemerintah. "Saya kira tudingan macam-macam terhadap Anies itu tidak benar. Makanya, perlu diluruskan," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
