medcom.id, Jakarta: Sidang tahunan MPR Tahun 2017 digelar pada hari ini, Rabu 16 Agustus, di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Sidang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, seluruh pimpinan lembaga negara, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.
Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono berharap sidang tahunan MPR tahun 2017 bisa diketahui dan dipahami masyarakat mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Presiden RI dan lembaga negara.
"Sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kepercayaan itu sebagai bentuk kedaulatan rakyat," ujar Ma'ruf, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2017.
Masing-masing lembaga negara mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyampaikan laporan kinerjanya. Namun sebagai lembaga yang mandatnya diberikan oleh UUD, tentu kinerja tersebut harus dilaporkan kepada rakyat.
Menurut Ma'ruf, forum yang paling lengkap serta representatif hanya di MPR melalui sidang tahunan. "Sidang tahunan MPR paling tepat untuk mewadahi laporan kinerja lembaga negara yang disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Setiap lembaga negara tentunya mempunyai isu strategis. Isu strategis dari MPR, lanjut Ma'ruf, disebutkan soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model Gari Besar Haluan Negara (GBHN).
Selain GBHN, isu mengenai penegakan etika sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 serta isu tentang ekonomi pancasila sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi juga diakui sangat strategis.
"Ini menjadi isu penting untuk disampaikan kepada publik. Secara umum adalah bagaimana kita mampu membangun kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan kesejahteraan sosial," jelasnya.
Ma'ruf menegaskan, pembahasan sidang tahunan MPR bukan mengatur kedudukan lembaga negara menjadi setara. Namun pembahasan mengenai bagaimana rakyat bisa menerima informasi terkait kinerja lembaga negara.
"Bagaimana rakyat menerima informasi terkait apa yang dilakukan lembaga negara sehingga akuntabilitas yang dimaksud bukan akuntabilitas MPR, tapi akuntabilitas publik," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Sidang tahunan MPR Tahun 2017 digelar pada hari ini, Rabu 16 Agustus, di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Sidang dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, seluruh pimpinan lembaga negara, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.
Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono berharap sidang tahunan MPR tahun 2017 bisa diketahui dan dipahami masyarakat mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Presiden RI dan lembaga negara.
"Sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Kepercayaan itu sebagai bentuk kedaulatan rakyat," ujar Ma'ruf, saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2017.
Masing-masing lembaga negara mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyampaikan laporan kinerjanya. Namun sebagai lembaga yang mandatnya diberikan oleh UUD, tentu kinerja tersebut harus dilaporkan kepada rakyat.
Menurut Ma'ruf, forum yang paling lengkap serta representatif hanya di MPR melalui sidang tahunan. "Sidang tahunan MPR paling tepat untuk mewadahi laporan kinerja lembaga negara yang disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Setiap lembaga negara tentunya mempunyai isu strategis. Isu strategis dari MPR, lanjut Ma'ruf, disebutkan soal reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model Gari Besar Haluan Negara (GBHN).
Selain GBHN, isu mengenai penegakan etika sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 serta isu tentang ekonomi pancasila sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No. XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi juga diakui sangat strategis.
"Ini menjadi isu penting untuk disampaikan kepada publik. Secara umum adalah bagaimana kita mampu membangun kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan kesejahteraan sosial," jelasnya.
Ma'ruf menegaskan, pembahasan sidang tahunan MPR bukan mengatur kedudukan lembaga negara menjadi setara. Namun pembahasan mengenai bagaimana rakyat bisa menerima informasi terkait kinerja lembaga negara.
"Bagaimana rakyat menerima informasi terkait apa yang dilakukan lembaga negara sehingga akuntabilitas yang dimaksud bukan akuntabilitas MPR, tapi akuntabilitas publik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
