medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad angkat bicara soal perseteruan Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI. Ia meminta, 'perang' lantaran adanya dugaan 'dana siluman' Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) 2015 versi DPRD segera berakhir.
Farouk mengatakan, DKI Jakarta yang merupakan barometer pembangunan nasional yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam penyusunan APBD bagi daerah lain. Ia berharap kekisruhan ini tidak menjalar ke eksekutif dan legislatif yang ada di daerah-daerah.
"Jangan sampai, hubungan yang tidak baik antara Gubernur dan DPRD menjadi preseden yang tidak baik bagi daerah." kata Farouk Muhammad dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Menurut dia, DPD bersedia menjadi mediator untuk memfasilitasi penyelesaian kisruh ini bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia menambahkan, berdasarkan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), DPRD memiliki wewenang dan tugas untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan gubernur.
"Oleh sebab itu, sinergi antara kepala daerah dengan DPRD dalam membahas APBD sangat diperlukan, agar tercipta APBD yang berkualitas dan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah" pungkas Farouk.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad angkat bicara soal perseteruan Gubernur DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI. Ia meminta, 'perang' lantaran adanya dugaan 'dana siluman' Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) 2015 versi DPRD segera berakhir.
Farouk mengatakan, DKI Jakarta yang merupakan barometer pembangunan nasional yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam penyusunan APBD bagi daerah lain. Ia berharap kekisruhan ini tidak menjalar ke eksekutif dan legislatif yang ada di daerah-daerah.
"Jangan sampai, hubungan yang tidak baik antara Gubernur dan DPRD menjadi preseden yang tidak baik bagi daerah." kata Farouk Muhammad dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Menurut dia, DPD bersedia menjadi mediator untuk memfasilitasi penyelesaian kisruh ini bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia menambahkan, berdasarkan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), DPRD memiliki wewenang dan tugas untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan gubernur.
"Oleh sebab itu, sinergi antara kepala daerah dengan DPRD dalam membahas APBD sangat diperlukan, agar tercipta APBD yang berkualitas dan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah" pungkas Farouk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
