Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus (kedua dari kanan). Foto: Cindy/Medcom.id
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus (kedua dari kanan). Foto: Cindy/Medcom.id

DPR Dinilai Menjadikan Prolegnas Sebatas Keranjang Sampah

Nasional undang-undang
Cindy • 19 Desember 2019 16:28
Jakarta: DPR dinilai tak mampu memilah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020-2024. Hal itu membuat banyak RUU yang tak berkualitas masuk prolegnas.
 
"DPR menampung begitu banyak usulan (dari) DPR, Pemerintah, dan DPD. Prolegnas menjadi keranjang sampah, semua usulan ditampung," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 19 Desember 2019.
 
Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama wakil pemerintah tancap gas untuk menghasilkan 248 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024. Termasuk, 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020. Prolegnas tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 17 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sayangnya, DPR tetap mementingkan jumlah RUU ketimbang kualitas dalam menyusun prolegnas. Menurut Lucius, langkah DPR tak sejalan dengan wacana Presiden Joko Widodo.
 
"Presiden mendengungkan semangat omnibus law yakni menyederhanakan UU dengan menggabungkan atau menghapus UU menjadi satu. Prolegnas ini tidak mencerminkan semangat omnibus law," ujar Lucius.
 
Lucius pun meminta DPR meningkatkan kinerjanya dengan menyelesaikan seluruh RUU prioritas. Seluruh RUU harus selesai maksimal dalam tiga kali masa sidang sebagaimana diatur UU Nomor 17 Tahun 2014 jo UU Nomor 42 Tahun 2014, dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR.
 
DPR sebelumnya menetapkan 50 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2020. Berikut daftar 50 RUU Prioritas 2020:
 
1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber
2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang RKHUP
6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungsn Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law)
30. RUU tentang Kefarmasian (omnibus law)
31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
39. RUU tentang Larangam Minuman Beralkohol
40. RUU tentang Profesi Psikologi
41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
45. RUU tentang perubaham atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI
47. RUU tentang perubaham atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK
48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
50. RUU tentang Daerah Kepulauan

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif