medcom.id, Jakarta: Banyaknya kabar yang simpang siur mengenai sumber anggaran tiga 'kartu sakti' yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, membuat banyak bihak bertanya-tanya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan anggaran ketiga kartu tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY kemudian dimodifikasi," ucap Eva dalam diskusi bertema "Menguji Kartu Sakti" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Dalam APBN-P 2014, DPR dan pemerintah SBY telah menyepakati adanya dana perlindungan sosial sebesar Rp5 triliun sebagai kompensasi yang bisa digunakan kalau-kalau ada pengalihan BBM bersubsidi, ditambah dengan adanya cadangan risiko fiskal sebesar Rp2,7 triliun.
Dana tersebut bisa digunakan untuk program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Karti Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurut Eva, untuk tahun anggaran 2014, Jokowi tidak bisa mengutak-atik anggaran yang telah disiapkan dalam APBN-P 2014. Namun untuk tahun selanjutnya Jokowi bisa menentukan mengubah keperluan anggaran dalam pengajuan APBN-P 2015.
"Pemerintah sudah terbentuk, mereka dituntut untuk langsung bekerja, namun tak mungkin menunggu sampai fiskal berubah. Maka pakai anggaran yang ada dulu," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Banyaknya kabar yang simpang siur mengenai sumber anggaran tiga 'kartu sakti' yang diluncurkan Presiden Joko Widodo, membuat banyak bihak bertanya-tanya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan anggaran ketiga kartu tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY kemudian dimodifikasi," ucap Eva dalam diskusi bertema "Menguji Kartu Sakti" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Dalam APBN-P 2014, DPR dan pemerintah SBY telah menyepakati adanya dana perlindungan sosial sebesar Rp5 triliun sebagai kompensasi yang bisa digunakan kalau-kalau ada pengalihan BBM bersubsidi, ditambah dengan adanya cadangan risiko fiskal sebesar Rp2,7 triliun.
Dana tersebut bisa digunakan untuk program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Karti Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurut Eva, untuk tahun anggaran 2014, Jokowi tidak bisa mengutak-atik anggaran yang telah disiapkan dalam APBN-P 2014. Namun untuk tahun selanjutnya Jokowi bisa menentukan mengubah keperluan anggaran dalam pengajuan APBN-P 2015.
"Pemerintah sudah terbentuk, mereka dituntut untuk langsung bekerja, namun tak mungkin menunggu sampai fiskal berubah. Maka pakai anggaran yang ada dulu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
