medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat membahas masalah anggaran rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai Cimanuk, Citarum, dan Lembata, Nusa Tenggara Timur, untuk mengurangi dampak banjir. Program ini diharapkan berjalan secara keseluruhan pada bulan ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan rehabilitasi dilakukan untuk mengatasi banjir. Untuk kawasan di dalam hutan, ada 18.500 hektare lahan yang akan direhabilitasi. Sedangkan daerah luar kawasan hutan ada sekitar 15.715 hektare.
Rapat dihadiri kepala daerah dari NTT dan Jawa Barat karena berkaitan dengan kewenangan pengendalian. Daerah luar kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Untuk kawasan dalam hutan, pemerintah telah merehabilitasi, seperti penanaman pohon dan mengonstruksi konservasi tanah di areal sekitar daerah aliran sungai. Pelaksanaan program ini menggunakan dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian LHK.
Baca: Cegah Banjir, DAS Citarum Butuh 80 Ribu Sumur Resapan
Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar menyebut ada masalah dana dalam pelaksanaan program ini. Namun, ia enggan membeberkan dana yang dibutuhkan untuk memoles daerah di luar kawasan hutan Jawa Barat. Dana yang dibutuhkan sekitar ratusan miliar rupiah.
Masalah ini pun telah terpecahkan. Dedi akan menyurati Kementerian Keuangan untuk meminta dana rehabilitasi daerah di luar kawasan hutan. Aktor kondang ini yakin program rehabilitasi akan selesai sesuai target yang telah ditetapkan.
"Besok habis Subuh kita langsung bikin surat," kata Dedi sambil tertawa.
Rapat dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat membahas masalah anggaran rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai Cimanuk, Citarum, dan Lembata, Nusa Tenggara Timur, untuk mengurangi dampak banjir. Program ini diharapkan berjalan secara keseluruhan pada bulan ini.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan rehabilitasi dilakukan untuk mengatasi banjir. Untuk kawasan di dalam hutan, ada 18.500 hektare lahan yang akan direhabilitasi. Sedangkan daerah luar kawasan hutan ada sekitar 15.715 hektare.
Rapat dihadiri kepala daerah dari NTT dan Jawa Barat karena berkaitan dengan kewenangan pengendalian. Daerah luar kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Untuk kawasan dalam hutan, pemerintah telah merehabilitasi, seperti penanaman pohon dan mengonstruksi konservasi tanah di areal sekitar daerah aliran sungai. Pelaksanaan program ini menggunakan dana dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian LHK.
Baca: Cegah Banjir, DAS Citarum Butuh 80 Ribu Sumur Resapan
Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar menyebut ada masalah dana dalam pelaksanaan program ini. Namun, ia enggan membeberkan dana yang dibutuhkan untuk memoles daerah di luar kawasan hutan Jawa Barat. Dana yang dibutuhkan sekitar ratusan miliar rupiah.
Masalah ini pun telah terpecahkan. Dedi akan menyurati Kementerian Keuangan untuk meminta dana rehabilitasi daerah di luar kawasan hutan. Aktor kondang ini yakin program rehabilitasi akan selesai sesuai target yang telah ditetapkan.
"Besok habis Subuh kita langsung bikin surat," kata Dedi sambil tertawa.
Rapat dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
