Jakarta: DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026. Melalui aturan ini, negara memiliki landasan hukum untuk mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk harta yang telah dialihkan atau diubah bentuknya.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung diterapkan. Aturan tersebut baru mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah dua badan baru yang diamanatkan dalam UU tersebut terbentuk.
Cakupan aturan ini juga tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain, mulai dari narkotika hingga penipuan berbasis teknologi informasi, turut masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.
Selain menentukan jenis kejahatan yang menjadi sasaran, UU ini juga mengatur bentuk kekayaan yang dapat diambil negara. Berikut rincian tindak pidana dan aset yang tercakup dalam aturan tersebut.
Tindak Pidana yang Dapat Dikenai Perampasan Aset
Pasal 4 UU Perampasan Aset mengatur sejumlah tindak pidana yang dapat menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset. Korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian khusus dalam ketentuan tersebut.
Namun, cakupannya juga meliputi beberapa jenis kejahatan lainnya, yaitu:
-
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
-
Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
-
Tindak pidana penyelundupan manusia.
-
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
-
Tindak pidana perdagangan orang.
-
Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Dengan cakupan tersebut, mekanisme perampasan aset dapat diterapkan terhadap berbagai tindak pidana yang memenuhi ketentuan UU, bukan hanya perkara korupsi.
Empat Kategori Aset yang Bisa Dirampas Negara
Selain mengatur jenis tindak pidana, UU Perampasan Aset juga menjelaskan kekayaan yang dapat menjadi objek perampasan. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Bab III.
Secara umum, terdapat empat kategori aset yang masuk dalam pengaturan tersebut:
-
Aset hasil tindak pidana. Kategori ini mencakup kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk aset yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi harta pribadi maupun kekayaan orang lain. Bentuknya dapat berupa modal, pendapatan, hingga keuntungan ekonomi yang berasal dari aset tersebut.
-
Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Negara dapat merampas benda bergerak dan berwujud yang digunakan sebagai alat atau sarana kejahatan serta memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.
-
Aset hasil temuan. Kekayaan yang ditemukan dan diketahui berasal dari tindak pidana juga termasuk objek yang dapat dirampas.
-
Aset lain yang sah milik pelaku. Kategori ini berkaitan dengan kekayaan legal milik pelaku yang dapat digunakan untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas negara.
Ketentuan Perampasan Aset yang Sah Milik Pelaku
UU Perampasan Aset turut memberikan batasan khusus terhadap pengambilalihan aset lain yang secara sah dimiliki pelaku tindak pidana.
Pertama, nilai aset yang akan dirampas harus memperhatikan prinsip kewajaran dan keseimbangan. Artinya, nilainya perlu disesuaikan dengan kekurangan atau ketidaksesuaian nilai aset yang sebelumnya telah dinyatakan dirampas negara.
Kedua, perampasan aset lain yang sah tersebut harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ketiga, terdapat ketentuan khusus untuk aset yang telah dialihkan atau digunakan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum bagi masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, perampasan tidak boleh mengubah fungsi aset. Dengan demikian, fasilitas tersebut tetap dapat dimanfaatkan masyarakat meskipun telah menjadi objek perampasan.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Perampasan Aset tidak hanya mengatur pengambilalihan hasil kejahatan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian negara dan keberlanjutan pemanfaatan aset untuk kepentingan publik.