Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) serta peningkatan dana partai politik (parpol). Hal ini merupakan bagian dari keputusan Mukernas PKB.
"Yang jelas rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket undang-undang politik," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Terkait pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres, PKB meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.
PKB menyoroti fokus pemilih pada Pemilu 2024 yang lebih mengarah pada pilpres. Visi para caleg tak menjadi perhatian masyarakat.
"Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres," jelas Jazilul.
Terkait dana parpol, PKB mendorong perubahan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. PKB ingin peningkatan pendanaan partai.
"Langkah ini untuk menguatkan peran partai politik, serta menekan menekan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi Indonesia," ujar Jazilul.
Peningkatan dana parpol ini dipandang penting untuk menambah alokasi dana terkait kegiatan parpol. Mulai dari pembinaan hingga pendidikan politik kepada kader.
PKB menyoroti hal itu lantaran parpol masih belum mendapat kepercayaan publik secara menyeluruh. Kualitas parpol perlu ditingkatkan melalui pembinaan tersebut dan lewat penambahan pendanaan.
"Padahal, partai politik yang melahirkan calon-calon pemimpin. Jadi bagaimana dari sumber yang tidak dipercaya melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya. Nah ini kira-kira logikanya," ucap Jazilul.
Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (
PKB) mendorong pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) serta peningkatan
dana partai politik (parpol). Hal ini merupakan bagian dari keputusan Mukernas PKB.
"Yang jelas rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket undang-undang politik," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
Terkait pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres, PKB meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.
PKB menyoroti fokus pemilih pada Pemilu 2024 yang lebih mengarah pada pilpres. Visi para caleg tak menjadi perhatian masyarakat.
"Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres," jelas Jazilul.
Terkait dana parpol, PKB mendorong perubahan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. PKB ingin peningkatan pendanaan partai.
"Langkah ini untuk menguatkan peran partai politik, serta menekan menekan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi Indonesia," ujar Jazilul.
Peningkatan dana parpol ini dipandang penting untuk menambah alokasi dana terkait kegiatan parpol. Mulai dari pembinaan hingga pendidikan politik kepada kader.
PKB menyoroti hal itu lantaran parpol masih belum mendapat kepercayaan publik secara menyeluruh. Kualitas parpol perlu ditingkatkan melalui pembinaan tersebut dan lewat penambahan pendanaan.
"Padahal, partai politik yang melahirkan calon-calon pemimpin. Jadi bagaimana dari sumber yang tidak dipercaya melahirkan pemimpin yang dapat dipercaya. Nah ini kira-kira logikanya," ucap Jazilul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
