Gedung Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Faisal Abdalla
Gedung Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Faisal Abdalla

UU Peradilan Agama Digugat

Nasional gugatan ke mk
Fachri Audhia Hafiez • 13 Mei 2020 10:53
Jakarta: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan karena dinilai hanya mengakomodasi pencari keadilan yang beragama Islam.
 
Permohonan gugatan bernomor 1972/PAN.MK/V/2020 itu diajukan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Thresia Idriani Niangtyasgayatri. Gugatan diajukan pada Senin, 11 Mei 2020.
 
Thresia mengajukan permohonan tersebut terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU tentang Peradilan Agama. Kedua Pasal dinilai bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal ini dikarenakan pasal tersebut isinya hanya menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat dengan agama lain," bunyi permohonan tersebut sebagaimana dikutip Medcom.id dari website resmi MK, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Keresahan yang pemohon maksud, yakni hanya masyarakat beragama Islam yang boleh mencari keadilan ke pengadilan agama. Thresia yang beragama Katolik menilai hal itu bentuk diskriminasi bagi pemeluk agama lain.
 
Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi, "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini."
 
Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 berbunyi, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah."
 
Berlakunya kata 'yang beragama Islam' pada kedua pasal tersebut dinilai mesti ditinjau pemberlakuannya. Jika kata tersebut dihapus, masyarakat non-Islam tidak dibatasi dalam proses keadilan baik melalui hukum perdata maupun hukum agamanya.
 
Penghapusan kata tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat non muslim maupun yang beragama minoritas. Kemudian, hak-hak warga negara Indonesia terlindungi sepenuhnya.
 
Dalam petitumnya, Thresia selaku pemohon meminta dikabulkannya permohonan tersebut untuk seluruhnya. Pemohon juga meminta agar MK menyatakan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tidak berkekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif