medcom.id, Jakarta: Silaturahim Nasional (Silatnas) Partai Golkar yang dihadiri kedua kubu, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical, berpotensi gagal. Hal tersebut dipicu langkah Ical menolak penyelenggaraan Munas Partai Golkar hingga 2019 mendatang.
Tidak menunggu lama, kubu Agung Laksono langsung melayangkan permohonan kasasi baru atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sengketa kepengurusan DPP Partai Golkar.
"Kita sudah mengajukan permohonan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 November kemarin," kata Ketua DPP bidang Hukum dan HAM kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian, saat dihubungi, Kamis (5/11/2015).
Permohonan Kasasi itu terdaftar dengan nomor 91/Pdt. G/2015/PN.JKT.Ut. tanggal 2 November 2015. Adapun memori kasasinya akan disusul pada 14 November mendatang.
"Ini perbuatan melawan hukum. Masak perselisihan kepengurusan partai diselesaikan di peradilan umum. Padahal harusnya di Mahkamah Partai," ujar dia.
Terkait rencana peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang memerintahkan kembali ke Munas Riau, pihaknya masih mempelajari lebih lanjut. Sebab, PK ini memakan waktu yang panjang.
"Kalau pihak Ical mau menggelar Munas bersama, kami pasti akan mencabut," tandas dia.
Ketua DPP bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini Leo Nababan menyesalkan sikap Ical yang menolak melengkapi proses rekonsiliasi dengan Munas. Bagi dia, penolakan ini sudah membuyarkan semangat Silatnas yang sempat dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Ini semakin menujukkan dirinya tidak ingin demokratis. Sudah tidak ada win-win solution. Padahal dalam putusan MA itu tidak ada klausul memenangkan Munas Bali atau mengalahkan Munas Ancol," sesal Leo dalam kesempatan yang terpisah.
medcom.id, Jakarta: Silaturahim Nasional (Silatnas) Partai Golkar yang dihadiri kedua kubu, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical, berpotensi gagal. Hal tersebut dipicu langkah Ical menolak penyelenggaraan Munas Partai Golkar hingga 2019 mendatang.
Tidak menunggu lama, kubu Agung Laksono langsung melayangkan permohonan kasasi baru atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam sengketa kepengurusan DPP Partai Golkar.
"Kita sudah mengajukan permohonan kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 November kemarin," kata Ketua DPP bidang Hukum dan HAM kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian, saat dihubungi, Kamis (5/11/2015).
Permohonan Kasasi itu terdaftar dengan nomor 91/Pdt. G/2015/PN.JKT.Ut. tanggal 2 November 2015. Adapun memori kasasinya akan disusul pada 14 November mendatang.
"Ini perbuatan melawan hukum. Masak perselisihan kepengurusan partai diselesaikan di peradilan umum. Padahal harusnya di Mahkamah Partai," ujar dia.
Terkait rencana peninjauan kembali atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang memerintahkan kembali ke Munas Riau, pihaknya masih mempelajari lebih lanjut. Sebab, PK ini memakan waktu yang panjang.
"Kalau pihak Ical mau menggelar Munas bersama, kami pasti akan mencabut," tandas dia.
Ketua DPP bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini Leo Nababan menyesalkan sikap Ical yang menolak melengkapi proses rekonsiliasi dengan Munas. Bagi dia, penolakan ini sudah membuyarkan semangat Silatnas yang sempat dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Ini semakin menujukkan dirinya tidak ingin demokratis. Sudah tidak ada win-win solution. Padahal dalam putusan MA itu tidak ada klausul memenangkan Munas Bali atau mengalahkan Munas Ancol," sesal Leo dalam kesempatan yang terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
