medcom.id, Jakarta: Pertemuan PPP pimpinan Djan Faridz dengan Menkumham Yasonna Laoly usai. Pertemuan itu disebut menghasilkan sebuah kesepakatan.
"Beliau sambut kami sebagai sahabat. Beliau akan mempelajari putusan dalam waktu dekat. Beliau janji akan segera mengeluarkan putusan yang mudah-mudahan bisa dilakukan dalam waktu dekat," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz di Kantor Kemenkumham, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016).
Djan mengaku optimistis Menkumham akan segera mengesahkan kepengurusannya dan membatalkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede, pimpinan Romahurmuziy. Pasalnya, Djan sudah menyodorkan sebanyak empat macam keputusan pengadilan.
"Kalau tidak dilaksanakan, takutnya ada masalah hukum. Takutnya tidak baik untuk Menkumham," ujar dia.
Adapun empat putusan itu adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang memutuskan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah kepengurusan berdasarkan Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz.
Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5888/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada 15 November 2016. Putusan ini menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung.
Ketiga, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN-JKT yang dibacakan pada 22 November 2016. Dan pada hari yang sama juga dibacakan Putusan PTUN No.97/G/2016/PTUN-JKT.
Kedua Putusan PTUN ini selain menguatkan keabsahan kepengurusan Djan Faridz, juga memerintahkan Menkumham mencabut SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar VIII Pondok Gede. Dan menerbitkan SK Pengesahan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Jakarta.
"Kalau saya lihat, paling lama pekan depan keluar hasilnya," pungkas Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Achmad Dimyati Natakusumah.
medcom.id, Jakarta: Pertemuan PPP pimpinan Djan Faridz dengan Menkumham Yasonna Laoly usai. Pertemuan itu disebut menghasilkan sebuah kesepakatan.
"Beliau sambut kami sebagai sahabat. Beliau akan mempelajari putusan dalam waktu dekat. Beliau janji akan segera mengeluarkan putusan yang mudah-mudahan bisa dilakukan dalam waktu dekat," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz di Kantor Kemenkumham, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016).
Djan mengaku optimistis Menkumham akan segera mengesahkan kepengurusannya dan membatalkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede, pimpinan Romahurmuziy. Pasalnya, Djan sudah menyodorkan sebanyak empat macam keputusan pengadilan.
"Kalau tidak dilaksanakan, takutnya ada masalah hukum. Takutnya tidak baik untuk Menkumham," ujar dia.
Adapun empat putusan itu adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang memutuskan bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah kepengurusan berdasarkan Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz.
Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 5888/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada 15 November 2016. Putusan ini menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung.
Ketiga, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN-JKT yang dibacakan pada 22 November 2016. Dan pada hari yang sama juga dibacakan Putusan PTUN No.97/G/2016/PTUN-JKT.
Kedua Putusan PTUN ini selain menguatkan keabsahan kepengurusan Djan Faridz, juga memerintahkan Menkumham mencabut SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar VIII Pondok Gede. Dan menerbitkan SK Pengesahan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII Jakarta.
"Kalau saya lihat, paling lama pekan depan keluar hasilnya," pungkas Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Achmad Dimyati Natakusumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
