Kepulauan Tanimbar: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Yembise menantang Kepulauan Tanimbar menyandang predikat kabupaten ramah anak (KLA). Yohana meminta pemerintah daerah turut berperan aktif mewujudkan hal itu.
"Saya mengharapkan agar kabupaten ini bisa dilaunching sebagai kabupaten layak anak," kata Yohana saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Selasa, 27 Agustus 2019.
Yohana mengatakan saat ini belum ada satupun provinsi atau kabupaten yang menyandang predikat ramah anak. Untuk menyandang predikat itu, ada tiga tahap yang harus dilalui, yaitu terlebih dulu menyandang predikat pratama, madya, dan nindya utama.
Selain itu, daerah juga harus berhasil mewujudkan 24 indikator jika ingin diberi predikat tersebut. Di antaranya terpenuhinya hak-hak sipil anak dan hak memperoleh pendidikan.
"Akta kelahiran harus ada. Itu hak sipil anak. Pendidikan anak harus dinikmati setiap anak, tak boleh ada anak tak bersekolah. Semua harus sekolah. Tak boleh ada anak-anak jalanan, tak boleh ada anak-anak yang bersinggungan dengan miras, narkoba, dan sebagainya," ujar Yohana.
Lebih jauh, Yohana juga mengingatkan pemerintah daerah agar turut berperan aktif dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Apalagi hal itu sudah tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.
"Urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah. Itu wajib dilaksanakan pimpinan-pimpinan daerah dan OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada," tukasnya.
Kepulauan Tanimbar: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Yembise menantang Kepulauan Tanimbar menyandang predikat kabupaten ramah anak (KLA). Yohana meminta pemerintah daerah turut berperan aktif mewujudkan hal itu.
"Saya mengharapkan agar kabupaten ini bisa dilaunching sebagai kabupaten layak anak," kata Yohana saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Selasa, 27 Agustus 2019.
Yohana mengatakan saat ini belum ada satupun provinsi atau kabupaten yang menyandang predikat ramah anak. Untuk menyandang predikat itu, ada tiga tahap yang harus dilalui, yaitu terlebih dulu menyandang predikat pratama, madya, dan nindya utama.
Selain itu, daerah juga harus berhasil mewujudkan 24 indikator jika ingin diberi predikat tersebut. Di antaranya terpenuhinya hak-hak sipil anak dan hak memperoleh pendidikan.
"Akta kelahiran harus ada. Itu hak sipil anak. Pendidikan anak harus dinikmati setiap anak, tak boleh ada anak tak bersekolah. Semua harus sekolah. Tak boleh ada anak-anak jalanan, tak boleh ada anak-anak yang bersinggungan dengan miras, narkoba, dan sebagainya," ujar Yohana.
Lebih jauh, Yohana juga mengingatkan pemerintah daerah agar turut berperan aktif dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Apalagi hal itu sudah tertuang dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah.
"Urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah. Itu wajib dilaksanakan pimpinan-pimpinan daerah dan OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(BOW)
