medcom.id, Jakarta: Ketentuan terpidana dengan masa percobaan boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah masih diperdebatkan DPR, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak setuju dengan ketentuan itu, karena menurutnya, seorang calon kepala daerah harus bersih dari urusan pribadi.
"Dalam masa pencalonan sebaiknya calon kepala daerah dan kepala apa pun, termasuk presiden dan wapres sebisa mungkin bebas dan bersih urusan pribadi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/9/2016).
Fahri memberi contoh, seorang calon kepala daerah yang menyatakan mengikuti pilkada sebaiknya bersih dari utang. Dia khawatir calon kepala daerah seperti ini memanfaatkan jabatan untuk mengembalikan utang.
Calon kepala daerah yang berurusan dengan hukum, kata Fahri, bisa saja memanfaatkan jabatan untuk menutupi kasus hukum yang menjeratnya.
Saat pencalonan, Fahri ingin sosok calon kepala daerah bersih dari kasus hukum. Ia meminta, calon kepala daerah yang menjadi tersangka digugurkan pencalonannya.
"Harus bersih, kecuali kalau hanya jadi saksi. Kalau sudah jadi tersangka selayaknya gugur pencalonan," kata dia.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyoroti perdebatan soal ketentuan boleh tidaknya terpidana menjadi calon kepala daerah. Versi KPU, kata Sigit, sepanjang seseorang berstatus terpidana, maka tidak boleh.
"Tapi DPR minta dikecualikan. Misal dia dihukum percobaan satu tahun, maka tidak boleh. DPR masih bahas terus. Mereka masih menganggap konsultasinya belum cukup, padahal tahapan pilkada sudah berjalan," ujar Sigit, Senin 29 Agustus.
medcom.id, Jakarta: Ketentuan terpidana dengan masa percobaan boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah masih diperdebatkan DPR, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak setuju dengan ketentuan itu, karena menurutnya, seorang calon kepala daerah harus bersih dari urusan pribadi.
"Dalam masa pencalonan sebaiknya calon kepala daerah dan kepala apa pun, termasuk presiden dan wapres sebisa mungkin bebas dan bersih urusan pribadi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/9/2016).
Fahri memberi contoh, seorang calon kepala daerah yang menyatakan mengikuti pilkada sebaiknya bersih dari utang. Dia khawatir calon kepala daerah seperti ini memanfaatkan jabatan untuk mengembalikan utang.
Calon kepala daerah yang berurusan dengan hukum, kata Fahri, bisa saja memanfaatkan jabatan untuk menutupi kasus hukum yang menjeratnya.
Saat pencalonan, Fahri ingin sosok calon kepala daerah bersih dari kasus hukum. Ia meminta, calon kepala daerah yang menjadi tersangka digugurkan pencalonannya.
"Harus bersih, kecuali kalau hanya jadi saksi. Kalau sudah jadi tersangka selayaknya gugur pencalonan," kata dia.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas menyoroti perdebatan soal ketentuan boleh tidaknya terpidana menjadi calon kepala daerah. Versi KPU, kata Sigit, sepanjang seseorang berstatus terpidana, maka tidak boleh.
"Tapi DPR minta dikecualikan. Misal dia dihukum percobaan satu tahun, maka tidak boleh. DPR masih bahas terus. Mereka masih menganggap konsultasinya belum cukup, padahal tahapan pilkada sudah berjalan," ujar Sigit, Senin 29 Agustus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
