Jakarta: Munculnya deklarasi Sekretariat Prabowo-Jokowi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menuai pro-kontra. Tak ada partai politik yang menyatakan setuju jika Jokowi kembali maju untuk ketiga kalinya, termasuk partai di belakang Prabowo dan Jokowi.
Partai Gerindra mengaku masih mencari formulasi koalisi Pilpres 2024. "Kami dari koalisi Gerindra masih memetakan baik koalisi partai maupun capres-cawapres," kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam tayangan Primetime News di Metro, Selasa, 18 Januari 2021.
PDI Perjuangan juga menilai pasangan Prabowo-Jokowi adalah wujud keanehan politik. Selain itu, duet Prabowo-Jokowi juga tak sesuai konstitusi.
"Duet Prabowo-Jokowi itu sebuah keanehan politik dan cukup menggelikan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arief Wibowo
Dia menilai pendapat politik masyarakat tak perlu dilarang. Namun, masyarakat dimintai memastikan potensi pandangan politiknya tak bertentangan dengan konstitusi.
"Perlu dipikirkan ulang karena Presiden Jokowi sudah dua periode," kata Arief.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, juga menilai wacana pencalonan pasangan Prabowo-Jokowi bisa menyingkirkan kultur dan moralitas demokrasi Indonesia. Apalagi, reformasi Indonesia dan amendemen UUD 1945 dilakukan agar tak ada presiden seumur hidup seperti yang terjadi di Orde Baru.
"Ini seperti melupakan semangat juang dan visi pembatasan kekuasan masa jabatan itu," ujar Ray.
Ray menerangkan, masa jabatan bukan sekadar hanya orang yang berkuasa, namun harus terus terjadi sirkulasi kekuasaan di dalam konteks bangsa dan bernegara. (Monique Handa Shafira)
Jakarta: Munculnya deklarasi Sekretariat Prabowo-Jokowi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menuai pro-kontra. Tak ada partai politik yang menyatakan setuju jika Jokowi kembali maju untuk ketiga kalinya, termasuk partai di belakang Prabowo dan Jokowi.
Partai Gerindra mengaku masih mencari formulasi koalisi Pilpres 2024. "Kami dari koalisi Gerindra masih memetakan baik koalisi partai maupun capres-cawapres," kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dalam tayangan
Primetime News di Metro, Selasa, 18 Januari 2021.
PDI Perjuangan juga menilai pasangan Prabowo-Jokowi adalah wujud keanehan politik. Selain itu, duet Prabowo-Jokowi juga tak sesuai konstitusi.
"Duet Prabowo-Jokowi itu sebuah keanehan politik dan cukup menggelikan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arief Wibowo
Dia menilai pendapat politik masyarakat tak perlu dilarang. Namun, masyarakat dimintai memastikan potensi pandangan politiknya tak bertentangan dengan konstitusi.
"Perlu dipikirkan ulang karena Presiden Jokowi sudah dua periode," kata Arief.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, juga menilai wacana pencalonan pasangan Prabowo-Jokowi bisa menyingkirkan kultur dan moralitas demokrasi Indonesia. Apalagi, reformasi Indonesia dan amendemen UUD 1945 dilakukan agar tak ada presiden seumur hidup seperti yang terjadi di Orde Baru.
"Ini seperti melupakan semangat juang dan visi pembatasan kekuasan masa jabatan itu," ujar Ray.
Ray menerangkan, masa jabatan bukan sekadar hanya orang yang berkuasa, namun harus terus terjadi sirkulasi kekuasaan di dalam konteks bangsa dan bernegara.
(Monique Handa Shafira) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
