medcom.id, Jakarta: Penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata yang diduga dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap dua warga Indonesia (WNI) di Papua Nugini, memperlihatkan adanya peningkatan gerakan-gerakan separatis.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Mahfudz meminta, pemerintah tegas agar separatis OPM tidak berkembang. Ia memandang kasus ini sebagai ancaman serius buat NKRI.
"Jadi ini adalah satu eskalasi dari operasi gerakan OPM dan menurut saya ini sudah serius," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2015).
Ia berkata lagi, "Apalagi ini sudah memakai strategi, mencoba melibatkan negara lain dengan penyanderaan ini dilakukan di PNG. Jadi menurut saya, pemerintah harus tegas."
Mahfudz berharap, pemerintah tidak memberi ruang negosiasi dalam membebaskan dua WNI tersandera. Jika pemerintah membuka ruang negosiasi, ancaman terhadap Indonesia makin besar dari tindakan separatis ini.
"Jadi menurut saya pemerintah Indonesia harus berbicara yang tegas dan jelas kepada pemerintah PNG (Papua Nugini) dan bekerja sama. Kalau PNG punya komitmen untuk mendukung NKRI," tegas dia.
Menurut dia, kasus penyanderaan ini juga sebagai bentuk ujian bagi pemerintahan Papua Nugini. Sejauh mana mereka berkomitmen dan mendukung NKRI dengan berusaha membebaskan WNI yang tersandera.
"Karena ini menyangkut negara lain jadi penyelesaiannya dengan politik. Dan di sini juga, menjadi ujian PNG, sejauh mana komitmennya mendukung NKRI dalam kasus teror," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata yang diduga dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap dua warga Indonesia (WNI) di Papua Nugini, memperlihatkan adanya peningkatan gerakan-gerakan separatis.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Mahfudz meminta, pemerintah tegas agar separatis OPM tidak berkembang. Ia memandang kasus ini sebagai ancaman serius buat NKRI.
"Jadi ini adalah satu eskalasi dari operasi gerakan OPM dan menurut saya ini sudah serius," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2015).
Ia berkata lagi, "Apalagi ini sudah memakai strategi, mencoba melibatkan negara lain dengan penyanderaan ini dilakukan di PNG. Jadi menurut saya, pemerintah harus tegas."
Mahfudz berharap, pemerintah tidak memberi ruang negosiasi dalam membebaskan dua WNI tersandera. Jika pemerintah membuka ruang negosiasi, ancaman terhadap Indonesia makin besar dari tindakan separatis ini.
"Jadi menurut saya pemerintah Indonesia harus berbicara yang tegas dan jelas kepada pemerintah PNG (Papua Nugini) dan bekerja sama. Kalau PNG punya komitmen untuk mendukung NKRI," tegas dia.
Menurut dia, kasus penyanderaan ini juga sebagai bentuk ujian bagi pemerintahan Papua Nugini. Sejauh mana mereka berkomitmen dan mendukung NKRI dengan berusaha membebaskan WNI yang tersandera.
"Karena ini menyangkut negara lain jadi penyelesaiannya dengan politik. Dan di sini juga, menjadi ujian PNG, sejauh mana komitmennya mendukung NKRI dalam kasus teror," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
