medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat enggan mengomentari pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya mengenai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp3,1 miliar. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tak ingin terlibat dalam angket KPK.
"Kalau saya berikan komentar berarti saya memasuki wilayah itu. Partai Demokrat tidak ingin masuk wilayah itu," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2017.
Menurut dia, Demokrat tak tahu apa saja yang dibahas pansus. Sebab, tak ada perwakilan Demokrat yang ikut dalam pembahasan angket KPK.
Ia menegaskan, Demokrat konsisten tak mengirim perwakilannya ke dalam angket KPK. Langkah ini sejalan dengan keputusan Demokrat yang tak mengirim wakilnya dan menandatangani pengajuan angket KPK. "Dalam paripurna juga disampaikan sangat jelas, tidak mengikuti pansus KPK," katanya.
Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, Demokrat tak akan bertanggung jawab dengan hasil pansus angket KPK. Apalagi, sampai keluar keputusan yang dianggap mengecewakan publik.
"Kalau ada keputusan yang mengenai pansus, tentunya Demokrat tidak bertanggung jawab. Karena pertanggungjawaban kita ke rakyat," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat enggan mengomentari pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya mengenai anggaran yang diperkirakan mencapai Rp3,1 miliar. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tak ingin terlibat dalam angket KPK.
"Kalau saya berikan komentar berarti saya memasuki wilayah itu. Partai Demokrat tidak ingin masuk wilayah itu," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2017.
Menurut dia, Demokrat tak tahu apa saja yang dibahas pansus. Sebab, tak ada perwakilan Demokrat yang ikut dalam pembahasan angket KPK.
Ia menegaskan, Demokrat konsisten tak mengirim perwakilannya ke dalam angket KPK. Langkah ini sejalan dengan keputusan Demokrat yang tak mengirim wakilnya dan menandatangani pengajuan angket KPK. "Dalam paripurna juga disampaikan sangat jelas, tidak mengikuti pansus KPK," katanya.
Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan, Demokrat tak akan bertanggung jawab dengan hasil pansus angket KPK. Apalagi, sampai keluar keputusan yang dianggap mengecewakan publik.
"Kalau ada keputusan yang mengenai pansus, tentunya Demokrat tidak bertanggung jawab. Karena pertanggungjawaban kita ke rakyat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
