medcom.id, Jakarta: Partai Golkar tak mau lama-lama membahas pencalonan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapori di DPR. Partai beringin berharap, pencalonan Tito selesai dibahas sebelum masa reses.
"Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa selesai dibahas dan kita sampaikan, kita berikan pada Presiden," ujar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Istora Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016),
Novanto menyebut, Senin 20 Juni bakal dilakukan Paripurna terkait pencalonan Tito. Selanjutnya bakal masuk Bamus. Dia berharap, Selasa 21 Juni bakal dilakukan wawancara serta fit and proper test sehingga bisa segera diberikan pada Presiden Joko Widodo.
Golkar sendiri, kata Novanto, menghormati setiap pilihan Presiden. Sebab, tiap pilihan tentu, kata dia, sudah melalui proses yang panjang.
Komjen Pol Tito Karnavian. Foto: Dok/Metrotvnews.com
Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara menyerahkan surat permohonan persetujuan calon Kapolri ke DPR, Rabu 15 Juni. Surat hanya berisi satu nama pengganti Badrodin.
Sebelum mengajukan nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu, Jokowi mengklaim sudah mendapat masukan dari Polri, Kompolnas, hingga masyarakat. Pergantian Kapolri tak menyalahi aturan karena merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
medcom.id, Jakarta: Partai Golkar tak mau lama-lama membahas pencalonan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapori di DPR. Partai beringin berharap, pencalonan Tito selesai dibahas sebelum masa reses.
"Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa selesai dibahas dan kita sampaikan, kita berikan pada Presiden," ujar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Istora Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016),
Novanto menyebut, Senin 20 Juni bakal dilakukan Paripurna terkait pencalonan Tito. Selanjutnya bakal masuk Bamus. Dia berharap, Selasa 21 Juni bakal dilakukan wawancara serta
fit and proper test sehingga bisa segera diberikan pada Presiden Joko Widodo.
Golkar sendiri, kata Novanto, menghormati setiap pilihan Presiden. Sebab, tiap pilihan tentu, kata dia, sudah melalui proses yang panjang.
Komjen Pol Tito Karnavian. Foto: Dok/Metrotvnews.com
Jokowi melalui Kementerian Sekretaris Negara menyerahkan surat permohonan persetujuan calon Kapolri ke DPR, Rabu 15 Juni. Surat hanya berisi satu nama pengganti Badrodin.
Sebelum mengajukan nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu, Jokowi mengklaim sudah mendapat masukan dari Polri, Kompolnas, hingga masyarakat. Pergantian Kapolri tak menyalahi aturan karena merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
