Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala negara hingga tiga periode. Untuk itu, desakan agar Presiden Jokowi melanjutkan tiga periode dihentikan
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pihak-pihak yang sampai sekarang menyuarakan gagasan tersebut adalah kelompok yang bebal. Sebab mereka berusaha menjerumuskan Presiden Jokowi.
"Siapapun yang mendorong isu itu sesungguhnya sedang berusaha menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan Presiden. Mereka sedang bermain gimik yang membahayakan presiden jokowi. Seolah memberi madu padahal racun," jelas Jaleswari kepada wartawan, Senin, 5 September 2022.
Kendati secara tegas menolak, ia mengaku kepala negara tidak bisa menolak atau membungkam wacana tersebut. Pasalnya, itu adalah bagian dari demokrasi.
"Jika ditertibkan, pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, berpendapat boleh asal jangan anarkis. Negara menjamin itu," tuturnya.
Ia pun hanya bisa mengimbau kepada kelompok-kelompok yang masih gencar menyuarakan perpanjangan masa jabatan untuk menyudahi gerakan tersebut. Apalagi desakan tersebut berlawanan dengan konstitusi.
"Gerakan-gerakan itu seharusnya menggenggam prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi, hentikan gerakan itu," ujar dia.
Jakarta:
Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak wacana
perpanjangan masa jabatan kepala negara hingga tiga periode. Untuk itu, desakan agar Presiden Jokowi melanjutkan tiga periode dihentikan
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pihak-pihak yang sampai sekarang menyuarakan gagasan tersebut adalah kelompok yang bebal. Sebab mereka berusaha menjerumuskan
Presiden Jokowi.
"Siapapun yang mendorong isu itu sesungguhnya sedang berusaha menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan Presiden. Mereka sedang bermain gimik yang membahayakan presiden jokowi. Seolah memberi madu padahal racun," jelas Jaleswari kepada wartawan, Senin, 5 September 2022.
Kendati secara tegas menolak, ia mengaku kepala negara tidak bisa menolak atau membungkam wacana tersebut. Pasalnya, itu adalah bagian dari demokrasi.
"Jika ditertibkan, pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, berpendapat boleh asal jangan anarkis. Negara menjamin itu," tuturnya.
Ia pun hanya bisa mengimbau kepada kelompok-kelompok yang masih gencar menyuarakan perpanjangan masa jabatan untuk menyudahi gerakan tersebut. Apalagi desakan tersebut berlawanan dengan konstitusi.
"Gerakan-gerakan itu seharusnya menggenggam prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi, hentikan gerakan itu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
