medcom.id, Jakarta: Simposium nasional Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD menjadi kado indah bagi DPD yang tahun ini berusia ke-13 tahun. Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan, lembaga yang ia pimpin ingin introspeksi dan mawas diri melalui kajian tentang kehadiran lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
"Karena itu, saya meminta Lembaga Pengkajian MPR melakukan kajian dan pengumpulan aspirasi melalui penyerapan gagasan dan pemikiran pokok masyarakat, akademisi, dan pejabat pemerintah, baik pusat maupun di daerah," kata Oesman saat sambutan pembukaan simposium nasional di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu 4 Oktober 2017.
Acara ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, anggota DPD, Sekretariat Jenderal MPR dan DPD. Oso, sapaan Oesman Sapta, menyampaikan, pemikiran menghadirkan DPD melalui amandemen UUD 1945 pada 2001 untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam sistem ketatatnegaraan Indonesia.
Oso menekankan, akomodasi yang dimaksud tentu harus efektif dan adil untuk mengembangkan potensi daerah. "Serta untuk mempererat ikatan bangsa dalam bingkai persatuan negara RI," ujar dia.
Oso sangat mengapresiasi usaha Lembaga Pengkajian MPR menyukseskan simposium nasional ini. Dia berharap, simposium ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat.
"Mendapatkan masukan dan pemikiran yang lebih maju, demokratif, dan konstitusional berdasarkan hukum, demi terjalinnya kerja sama kelembagaan antara pusat dengan daerah, antara DPR dengan DPD dalam melaksanakan otonomi menurut UUD 1945," ujar Oso.
medcom.id, Jakarta: Simposium nasional Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD menjadi kado indah bagi DPD yang tahun ini berusia ke-13 tahun. Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan, lembaga yang ia pimpin ingin introspeksi dan mawas diri melalui kajian tentang kehadiran lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
"Karena itu, saya meminta Lembaga Pengkajian MPR melakukan kajian dan pengumpulan aspirasi melalui penyerapan gagasan dan pemikiran pokok masyarakat, akademisi, dan pejabat pemerintah, baik pusat maupun di daerah," kata Oesman saat sambutan pembukaan simposium nasional di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu 4 Oktober 2017.
Acara ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, anggota DPD, Sekretariat Jenderal MPR dan DPD. Oso, sapaan Oesman Sapta, menyampaikan, pemikiran menghadirkan DPD melalui amandemen UUD 1945 pada 2001 untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam sistem ketatatnegaraan Indonesia.
Oso menekankan, akomodasi yang dimaksud tentu harus efektif dan adil untuk mengembangkan potensi daerah. "Serta untuk mempererat ikatan bangsa dalam bingkai persatuan negara RI," ujar dia.
Oso sangat mengapresiasi usaha Lembaga Pengkajian MPR menyukseskan simposium nasional ini. Dia berharap, simposium ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat.
"Mendapatkan masukan dan pemikiran yang lebih maju, demokratif, dan konstitusional berdasarkan hukum, demi terjalinnya kerja sama kelembagaan antara pusat dengan daerah, antara DPR dengan DPD dalam melaksanakan otonomi menurut UUD 1945," ujar Oso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
