Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id

Fokus ke IKN, Pemerintah Tak Mengabaikan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Nasional infrastruktur Ekonomi Rakyat Ibu Kota Baru Kemiskinan Ekstrem Perekonomian Indonesia IKN Nusantara Ibu Kota Negara (IKN)
Andhika Prasetyo • 26 April 2022 11:01
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) membantah pernyataan yang menyebut pemerintah lebih fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ketimbang memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur dinilai menjadi satu rangkaian program prioritas pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dan disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
 
"Pemerintah tetap konsisten dengan arah pembangunan yang sudah ditetapkan, khususnya dalam RPJMN 2020-2024. Tidak mungkin pemerintah keluar dari situ," kata Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, 26 April 2022.
 
Edy mengungkapkan pada 2023, pemerintah menetapkan beberapa program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah jelas bahwa dalam daftar prioritas tersebut, pemerintah fokus ke ekonomi. Seperti melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penanganan pengangguran," terang Edy.
 
Dalam kaitan kondisi ekonomi masyarakat, kata dia, pemerintah telah menggulirkan sejumlah paket bantuan sosial dan stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyerap APBN hingga Rp414,1 triliun.
 
Baca: Perputaran Ekonomi Selama Libur Lebaran akan Capai Rp72 Triliun
 
Selain itu, pemerintah memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga komoditas global akibat krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Misalnya, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dengan anggaran Rp6,2 triliun dan bantuan subsidi upah (BSU) dengan persiapan anggaran Rp8,8 triliun.
 
"Pemerintah juga terus mempertahankan subsidi untuk listrik, BBM, LPG, dan subsidi beberapa komoditi lain, seperti kedelai, pupuk, dan minyak goreng," ujar Edy
 
Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah juga konsisten melanjutkan pembangunan infrastruktur. Salah satunya, pembangunan IKN dengan alokasi anggaran Rp46 triliun yang dilakukan dalam kurun 2022-2024.
 
"IKN itu bagian dari pembangunan infrastrukur yang tujuannya juga untuk pemerataan ekonomi," tutur dia.
 
Litbang Kompas merilis hasil survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan puasa. Dalam survei yang dilakukan 5-9 April 2022 tersebut, mayoritas responden setuju terhadap pernyataan soal pemerintah yang lebih fokus membangun IKN ketimbang kondisi ekonomi masyarakat. Survei melibatkan 504 responden dengan usia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif