medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengusulkan Presiden Joko Widodo agar tidak terburu-buru merombak kabinetnya. Sebaiknya, kata dia, reshuffle kabinet dilakukan setelah satu tahun kerja.
Eva mengatakan tak etis apabila kabinet yang belum genap tiga bulan mendadak diacak ulang.
"Yang paling pantes itu, dinilai setelah setahun, massa dua bulan orang masih gagap kemudian dinilai disimpulkan (berkinerjan buruk)," kata Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Gedung G Kompleks Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2014).
Apabila dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Jokowi ada menteri yang belum nyetel, publik harus memakluminya. Mantan Anggota Komisi III DPR ini menuturkan banyak hal yang mesti dipelajari menteri tersebut.
Namun demikian, apabila Presiden memutuskan untuk merombak jajaran pembantu pemerintahannya dalam waktu dekat, itu juga wajar. Karena bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif presiden. "Itu hal yang wajar ya dan pak Jokowi sudah mengatakan bahwa kinerja akan dinilai," imbuh Eva.
Eva mengatakan Jokowi tak perlu merespons atau bereaksi terhadap adanya lontaran dari pihak tertentu yang menyebutkan presiden harus membongkar kabinetnya karena kinerja menteri banyak yang tidak memenuhi harapan publik.
Eva menuturkan Kabinet Kerja masih seumur jagung untuk dievaluasi kinerja secara keseluruhannya.
"Ini dua bulan aja belum genap ya. Jadi bahwa kemudian kalau ada statement yang memicu polemik di luar, itu wajar saja. Karena belum establish," ujar Eva.
Menurut Eva, banyaknya program yang diagendakan, diam-diam Jokowi mengamati dan memantau kinerja para menterinya. Jokowi dinilai bisa menentukan mana saja menteri yang sudah perform dan belum perform.
medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengusulkan Presiden Joko Widodo agar tidak terburu-buru merombak kabinetnya. Sebaiknya, kata dia, reshuffle kabinet dilakukan setelah satu tahun kerja.
Eva mengatakan tak etis apabila kabinet yang belum genap tiga bulan mendadak diacak ulang.
"Yang paling pantes itu, dinilai setelah setahun, massa dua bulan orang masih gagap kemudian dinilai disimpulkan (berkinerjan buruk)," kata Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Gedung G Kompleks Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2014).
Apabila dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Jokowi ada menteri yang belum
nyetel, publik harus memakluminya. Mantan Anggota Komisi III DPR ini menuturkan banyak hal yang mesti dipelajari menteri tersebut.
Namun demikian, apabila Presiden memutuskan untuk merombak jajaran pembantu pemerintahannya dalam waktu dekat, itu juga wajar. Karena bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif presiden. "Itu hal yang wajar ya dan pak Jokowi sudah mengatakan bahwa kinerja akan dinilai," imbuh Eva.
Eva mengatakan Jokowi tak perlu merespons atau bereaksi terhadap adanya lontaran dari pihak tertentu yang menyebutkan presiden harus membongkar kabinetnya karena kinerja menteri banyak yang tidak memenuhi harapan publik.
Eva menuturkan Kabinet Kerja masih seumur jagung untuk dievaluasi kinerja secara keseluruhannya.
"Ini dua bulan aja belum genap ya. Jadi bahwa kemudian kalau ada statement yang memicu polemik di luar, itu wajar saja. Karena belum establish," ujar Eva.
Menurut Eva, banyaknya program yang diagendakan, diam-diam Jokowi mengamati dan memantau kinerja para menterinya. Jokowi dinilai bisa menentukan mana saja menteri yang sudah perform dan belum perform.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
