medcom.id, Jakarta: Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono mendatangi Kantor Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Harjono mengaku kedatangannya untuk memberikan masukan terkait visi Jokowi yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Ya ingin ketemu saja datang ke transisi. Saya hanya bertemu, barangkali Bu Rini (Kepala Staf Transisi) berkenan menerima masukan tentang maritim," ujar Harjono di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (17/9/2014).
Menurut Harjono, dengan bekal materi tentang hukum laut yang dikuasainya, dirinya merasa dapat berkontribusi untuk kemaritiman Indonesia. Namun, bekal yang dibawa kali ini hanya paradigma maritim secara umum saja, dan diharapkan dapat dielaborasi lebih lanjut.
"(Saya berikan) konsep-konsep maritim, aspek hukumnya, apa yang bisa dilakukan, hanya summary<> saja. Itu hanya bahan masukan sementara paradigma dan ada keperluan untuk mengelaborasi.
Dia menegaskan Indonesia harus dapat menjadikan maritim tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang selama ini maritim Indonesia hanya sebatas pengakuan dari kalangan internasional saja, namun minim dampak langsung untuk kesejahteraann rakyat Indonesia.
"Pengakuan itu harus dieksplorasi untuk kemakmuran rakyat," tukas Harjono.
Saat ditanyakan, apakah siap menjadi Menteri Kemaritiman, Harjono mengaku dirinya tak sanggup, kendati mampu memberikan sumbangsih soal kemaritiman. "Enggak, saya enggak mampu untuk jadi menteri maritim," tandasnya.
medcom.id, Jakarta: Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono mendatangi Kantor Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Harjono mengaku kedatangannya untuk memberikan masukan terkait visi Jokowi yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Ya ingin ketemu saja datang ke transisi. Saya hanya bertemu, barangkali Bu Rini (Kepala Staf Transisi) berkenan menerima masukan tentang maritim," ujar Harjono di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (17/9/2014).
Menurut Harjono, dengan bekal materi tentang hukum laut yang dikuasainya, dirinya merasa dapat berkontribusi untuk kemaritiman Indonesia. Namun, bekal yang dibawa kali ini hanya paradigma maritim secara umum saja, dan diharapkan dapat dielaborasi lebih lanjut.
"(Saya berikan) konsep-konsep maritim, aspek hukumnya, apa yang bisa dilakukan, hanya summary<> saja. Itu hanya bahan masukan sementara paradigma dan ada keperluan untuk mengelaborasi.
Dia menegaskan Indonesia harus dapat menjadikan maritim tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang selama ini maritim Indonesia hanya sebatas pengakuan dari kalangan internasional saja, namun minim dampak langsung untuk kesejahteraann rakyat Indonesia.
"Pengakuan itu harus dieksplorasi untuk kemakmuran rakyat," tukas Harjono.
Saat ditanyakan, apakah siap menjadi Menteri Kemaritiman, Harjono mengaku dirinya tak sanggup, kendati mampu memberikan sumbangsih soal kemaritiman. "Enggak, saya enggak mampu untuk jadi menteri maritim," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
