medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX di Jakarta Agung Laksono memerintahkan Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso untuk melaporkan hasil rangkaian Munas kepada Kementerian Hukum dan HAM.
"Pak Priyo yang akan lapor ke Pemerintah, dalam hal ini Kemenkum dan HAM," kata Agung Laksono usai penutupan Munas IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Senin, (8/12/2014).
Agung menjelaskan siang ini Priyo akan langsung bertandang ke Kemenkum dan HAM. Priyo akan ditemani Sekjen Zainuddin Amali, dan sejumlah pengacara yang sudah ditunjuk. Di antaranya Adnan Buyung Nasution, dan Todung Mulya Lubis.
Menurut Agung, dua pengacara tersebut ditunjuk untuk mengurus legalitas hasil Munas dari pemerintah. Salah satunya, legalitas susunan kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019 mendatang yang diumumkan Senin pagi.
Hari ini Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas di Bali, Aburizal Bakrie, juga melaporkan struktur kepengurusan periode 2014-2019 ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim khusus untuk menelaah dualisme kepengurusan ini.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX di Jakarta Agung Laksono memerintahkan Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso untuk melaporkan hasil rangkaian Munas kepada Kementerian Hukum dan HAM.
"Pak Priyo yang akan lapor ke Pemerintah, dalam hal ini Kemenkum dan HAM," kata Agung Laksono usai penutupan Munas IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Senin, (8/12/2014).
Agung menjelaskan siang ini Priyo akan langsung bertandang ke Kemenkum dan HAM. Priyo akan ditemani Sekjen Zainuddin Amali, dan sejumlah pengacara yang sudah ditunjuk. Di antaranya Adnan Buyung Nasution, dan Todung Mulya Lubis.
Menurut Agung, dua pengacara tersebut ditunjuk untuk mengurus legalitas hasil Munas dari pemerintah. Salah satunya, legalitas susunan kepengurusan DPP Partai Golkar masa bakti 2014-2019 mendatang yang diumumkan Senin pagi.
Hari ini Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas di Bali, Aburizal Bakrie, juga melaporkan struktur kepengurusan periode 2014-2019 ke Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim khusus untuk menelaah dualisme kepengurusan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
