medcom.id, Jakarta: Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing mengatakan, pembangunan gedung baru DPR merupakan kebutuhan. Gedung saat ini dianggap tidak memadai guna menunjang kinerja anggota Dewan.
Anton menyebutkan, Gedung Nusantara I yang menjadi tempat bagi 560 ruang anggota Dewan sudah tidak layak pakai karena melebihi kapasitas.
"Gedung itu dibangun untuk maksmial 80 orang. Tapi sekarang yang mengunjungi DPR mencapai 5 ribu orang setiap hari,” kata Anton melalui keterangan tertulis, Senin 21 Agustus 2017.
Politikus Partai Golkar itu pun membandingkan ruangan kerja staf anggota DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilihat langsung BURT beberapa waktu lalu. Menurutnya, ruang kerja kedua lembaga tersebut sangat berbeda dengan ruangan anggota DPR.
Di MK misalnya, satu lantai secara khusus diisi tiga hakim anggota yang dibantu dua peneliti dan dua sekretaris administasi. Sedangkan ruang kerja setiap anggota DPR diisi tujuh staf.
Hasil uji kelayakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyebutkan bahwa gedung DPR sudah tidak layak. Bagian bangungan ada pergeseran dan retak.
“Hasil assesment yang dilakukan PUPR pun menyebutkan bahwa ada pergeseran dan retak. Kita meminta gedung baru itu adalah kebutuhan yang realistis, bukan mengada-ada. Kami ingin anggota DPR nyaman bekerja di ruang kerjanya,” tutur Anthon.
Klik: Apartemen dan Gedung DPR masih Wacana
Rencananya pembangunan gedung baru menggunakan anggaran multiyears karena akan memakan waktu yang cukup panjang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembangunan gedung baru ini bukan untuk kepentingan anggota DPR periode 2014-2019 saja, namun untuk anggota DPR periode selanjutnya.
“Walaupun anggota DPR adalah lembaga poltik. Wajar sebagai BURT untuk memikirkan kepentingan seluruh anggota Dewan. Karena anggota itu maunya nyaman kerja di ruangan, menerima tamu di ruang kerjanya,” sambung Anhon.
Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, penataan kawasan akan dilaksanakan lebih dulu. Ia memperkirakan, pembangunan gedung baru DPR selesai setelah 2019.
“Jadi bangunan itu seandainya nanti sesuai perencanaan juga untuk anggota DPR periode selanjutnya,” tutur Djuned.
medcom.id, Jakarta: Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing mengatakan, pembangunan gedung baru DPR merupakan kebutuhan. Gedung saat ini dianggap tidak memadai guna menunjang kinerja anggota Dewan.
Anton menyebutkan, Gedung Nusantara I yang menjadi tempat bagi 560 ruang anggota Dewan sudah tidak layak pakai karena melebihi kapasitas.
"Gedung itu dibangun untuk maksmial 80 orang. Tapi sekarang yang mengunjungi DPR mencapai 5 ribu orang setiap hari,” kata Anton melalui keterangan tertulis, Senin 21 Agustus 2017.
Politikus Partai Golkar itu pun membandingkan ruangan kerja staf anggota DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilihat langsung BURT beberapa waktu lalu. Menurutnya, ruang kerja kedua lembaga tersebut sangat berbeda dengan ruangan anggota DPR.
Di MK misalnya, satu lantai secara khusus diisi tiga hakim anggota yang dibantu dua peneliti dan dua sekretaris administasi. Sedangkan ruang kerja setiap anggota DPR diisi tujuh staf.
Hasil uji kelayakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyebutkan bahwa gedung DPR sudah tidak layak. Bagian bangungan ada pergeseran dan retak.
“Hasil
assesment yang dilakukan PUPR pun menyebutkan bahwa ada pergeseran dan retak. Kita meminta gedung baru itu adalah kebutuhan yang realistis, bukan mengada-ada. Kami ingin anggota DPR nyaman bekerja di ruang kerjanya,” tutur Anthon.
Klik: Apartemen dan Gedung DPR masih Wacana
Rencananya pembangunan gedung baru menggunakan anggaran multiyears karena akan memakan waktu yang cukup panjang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pembangunan gedung baru ini bukan untuk kepentingan anggota DPR periode 2014-2019 saja, namun untuk anggota DPR periode selanjutnya.
“Walaupun anggota DPR adalah lembaga poltik. Wajar sebagai BURT untuk memikirkan kepentingan seluruh anggota Dewan. Karena anggota itu maunya nyaman kerja di ruangan, menerima tamu di ruang kerjanya,” sambung Anhon.
Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan, penataan kawasan akan dilaksanakan lebih dulu. Ia memperkirakan, pembangunan gedung baru DPR selesai setelah 2019.
“Jadi bangunan itu seandainya nanti sesuai perencanaan juga untuk anggota DPR periode selanjutnya,” tutur Djuned.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
