Tak Perlu Dibubarkan, Integritas KPK Hanya Harus Didongkrak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak perlu dibubarkan. Keberadaan Lembaga Antikorupsi harus diperkuat dari unsur internal. "Justru keberadaan KPK harus diperkuat instrumen pendukungnya dan juga integritas serta komitmen kuat para pimpinan beserta segenap pegawai KPK," kata anggota Komisi III Didik Mukrianto saat dihubungi Medcom.id, dikutip Rabu, 23 Agustus 2023. Didik menuturkan kondisi korupsi terang-terangan dan terstruktur. Mulai dari basis pemerintahan pusat hingga basis pengelolaan keuangan negara yang paling bawah/kecil, bahkan masuk dalam multi sektor. "Harapan kita semua, jangan sampai pengelolaan keuangan negara saat ini rawan dan rentan dikorupsi, dan antikorupsi bukan lagi menjadi budaya," ujar Didik. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan kondisi itu mestinya ada upaya melakukan evaluasi mendalam dan lebih substansial. Lalu, merumuskan ulang kebijakan, program dan pemberantasan korupsi. "Pemberantasan korupsi yang lebih masif, terintegrasi dan berkesinambungan, selain penegakan hukum yang utuh," ucap Didik.   Dia merespons soal pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, yang pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Didik berharap hal itu hanya ungkapan keprihatinan. "Saya berharap apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tersebut bukan keinginan untuk membubarkan KPK-nya, tapi karena keprihatinan beliau terhadap persoalan korupsi yang masih terus terjadi di negeri ini," kata Didik. Sebelumnya, Megawati mengaku pernah meminta Jokowi untuk membubarkan KPK. Lembaga Antikorupsi dinilai tidak lagi efektif. "Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu pak, jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. Megawati juga menyoroti masih banyaknya perilaku koruptif. Karena kejahatan itu akan tercium juga. "Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan," ujar Megawati. Dia mempertanyakan masih banyaknya perkara korupsi. Sehingga, timbul pertanyaan penegak hukum mau atau tidak menjalankan aturan tegas yang sudah dibuat. "Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata Megawati.