PKB Anggap Larangan Rangkap Jabatan sudah tak Berlaku

Jakarta: Larangan rangkap jabatan menteri kabinet menjadi pengurus partai politik dianggap tidak berlaku lagi. Pernyataan ini muncul setelah dua pengurus Partai Golkar tetap menjadi menteri di Kabinet Kerja. "Saya kira kalau itu Pak Jokowi yang lebih tahu. Tapi dengan adanya kelonggaran tersebut, kami anggap peraturan itu sudah tidak berlaku lagi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018. Daniel mengatakan PKB hanya melihat dari kebijakannya, sehingga partainya menganggap peraturan larangan rangkap jabatan itu tidak ada. Dia menilai ketika kebijakan larangan rangkap jabatan itu sudah tidak ada, maka logikanya menteri dari PKB tidak masalah memiliki jabatan di internal partai. "Logikanya kalau kebijakan larangan rangkap jabatan itu tidak ada, maka Menteri dari PKB kalau mau menjabat lagi di partai ya tidak masalah," ujarnya. Di dalam Kabinet Kerja, terdapat dua orang menteri yang menjadi pengurus partai politik yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lalu Menteri Sosial Idrus Marham yang juga sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar. Baca: Airlangga Serahkan Nasib kepada Presiden Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto tetap menjabat Menteri Perindustrian walaupun terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Alasannya, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian. "Kita tahu Pak Airlangga ini di dalam sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita, kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau tidak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Presiden di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Jokowi mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena yang bersangkutan adalah sosok yang dianggap mengerti mengenai dunia perindustrian.