medcom.id, Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan arus kuat pengurus daerah partainya menghendaki agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan. Pasalnya, DPD dianggap tidak berfungsi sama sekali.
"Jadi arus kuat teman-teman dari diskusi forum musyawarah kerja provinsi banyak yang menganggap DPD tidak berfungsi sama sekali, karena di satu provinsi hanya ada empat anggota DPD," ujar Cak Imin di arena Musyawarah
Kerja Nasional PKB di JCC, Jakarta, Jumat (5/2/2016)
Cak Imin mengatakan suara pengurus daerah terkait keberadaan DPD itu kemudian dibawa ke dalam forum lebih tinggi yakni Mukernas PKB. Masalah ini akan dibahas secara mendalam.
"Pilihannya mau ditambah kewenangan atau dibubarkan. Kalau versi teman-teman Steering Committee Mukernas masih menghendaki perubahan UUD tanpa keberadaan DPD," jelas dia.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengaku telah berbicara panjang lebar dengan Ketua DPD Irman Gusman mengenai hal ini. Menurut dia, Irman mengharapkan DPD diperkuat bukan dibubarkan.
"Versi Pak Irman tentu mau penguatan melalui amandemen UUD 1945 dan UU MD3," ujar dia.
Pada Jumat ini, PKB menyelenggarakan mukernas guna mengevaluasi program kerja partai dan agenda lima tahun ke depan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Mukernas yang berlangsung selama dua hari ini akan membahas terkait keberadaan DPD, keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan isu lainnya. (Antara)
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan arus kuat pengurus daerah partainya menghendaki agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan. Pasalnya, DPD dianggap tidak berfungsi sama sekali.
"Jadi arus kuat teman-teman dari diskusi forum musyawarah kerja provinsi banyak yang menganggap DPD tidak berfungsi sama sekali, karena di satu provinsi hanya ada empat anggota DPD," ujar Cak Imin di arena Musyawarah
Kerja Nasional PKB di JCC, Jakarta, Jumat (5/2/2016)
Cak Imin mengatakan suara pengurus daerah terkait keberadaan DPD itu kemudian dibawa ke dalam forum lebih tinggi yakni Mukernas PKB. Masalah ini akan dibahas secara mendalam.
"Pilihannya mau ditambah kewenangan atau dibubarkan. Kalau versi teman-teman Steering Committee Mukernas masih menghendaki perubahan UUD tanpa keberadaan DPD," jelas dia.
Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengaku telah berbicara panjang lebar dengan Ketua DPD Irman Gusman mengenai hal ini. Menurut dia, Irman mengharapkan DPD diperkuat bukan dibubarkan.
"Versi Pak Irman tentu mau penguatan melalui amandemen UUD 1945 dan UU MD3," ujar dia.
Pada Jumat ini, PKB menyelenggarakan mukernas guna mengevaluasi program kerja partai dan agenda lima tahun ke depan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Mukernas yang berlangsung selama dua hari ini akan membahas terkait keberadaan DPD, keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan isu lainnya. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
