Jakarta: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun. Agus disebut memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar untuk melanjutkan masa kepemimpinan Panglima TNI sebelumnya.
“Jenderal Agus sesungguhnya mewarisi setumpuk masalah institusional yang akan menjadi PR (pekerjaan rumah) selama ia menjabat sebagai Panglima TNI nanti,” ujar Komisioner KontraS, Dimas Bagus Arya, Senin, 6 November 2023.
PR pertama Agus Subiyanto, yakni terkait situasi kekerasan di institusi TNI. Berdasarkan temuan KontraS sejak Januari-Oktober 2023, terjadi 59 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan prajurit TNI. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat prajurit TNI di lapangan yang menunjukkan sikap arogansi kepada masyarakat.
Kedua, berkaitan dengan keberadaan peradilan militer. Peradilan militer seakan mempertahankan kultur impunitas karena vonis ringan yang kerap diberikan kepada prajurit yang menjadi pelaku tindak pidana.
“Maka agenda revisi terhadap peradilan militer harus menjadi perhatian bagi calon Panglima TNI, ia harus sepenuhnya mendukung agenda revisi peradilan militer dengan bekerja bersama stakeholder terkait demi mewujudkan amanat dan cita-cita reformasi,” tutur dia.
Ketiga, calon Panglima TNI harus menghentikan wacana revisi UU TNI yang sempat mengemuka dan secara penuh mendukung implementasi UU TNI. Panglima baru juga harus bersikap tegas kepada segala upaya menyeret TNI ke ranah sipil, seperti halnya penempatan di jabatan ASN, pj kepala daerah, dan terlibat berlebihan dalam agenda pembangunan.
Netralitas Harus Dijaga
Selain itu, lanjut dia, calon Panglima TNI akan memimpin institusi TNI menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dimas mendesak netralitas TNI pada masa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 demi menjaga profesionalitas TNI.
“Walaupun sekarang cukup banyak purnawirawan perwira tinggi yang menjadi pendukung dan tim sukses partai politik dan pasangan calon tertentu, calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk menjamin netralitas TNI,” ujar dia.
Jakarta: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi
Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun. Agus disebut memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar untuk melanjutkan masa kepemimpinan Panglima
TNI sebelumnya.
“Jenderal Agus sesungguhnya mewarisi setumpuk masalah institusional yang akan menjadi PR (pekerjaan rumah) selama ia menjabat sebagai Panglima TNI nanti,” ujar Komisioner KontraS, Dimas Bagus Arya, Senin, 6 November 2023.
PR pertama Agus Subiyanto, yakni terkait situasi kekerasan di institusi TNI. Berdasarkan temuan KontraS sejak Januari-Oktober 2023, terjadi 59 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan prajurit TNI. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat prajurit TNI di lapangan yang menunjukkan sikap arogansi kepada masyarakat.
Kedua, berkaitan dengan keberadaan peradilan militer. Peradilan militer seakan mempertahankan kultur impunitas karena vonis ringan yang kerap diberikan kepada prajurit yang menjadi pelaku tindak pidana.
“Maka agenda revisi terhadap peradilan militer harus menjadi perhatian bagi calon Panglima TNI, ia harus sepenuhnya mendukung agenda revisi peradilan militer dengan bekerja bersama stakeholder terkait demi mewujudkan amanat dan cita-cita reformasi,” tutur dia.
Ketiga, calon Panglima TNI harus menghentikan wacana revisi UU TNI yang sempat mengemuka dan secara penuh mendukung implementasi UU TNI. Panglima baru juga harus bersikap tegas kepada segala upaya menyeret TNI ke ranah sipil, seperti halnya penempatan di jabatan ASN, pj kepala daerah, dan terlibat berlebihan dalam agenda pembangunan.
Netralitas Harus Dijaga
Selain itu, lanjut dia, calon Panglima TNI akan memimpin institusi TNI menghadapi
Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dimas mendesak netralitas TNI pada masa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 demi menjaga profesionalitas TNI.
“Walaupun sekarang cukup banyak purnawirawan perwira tinggi yang menjadi pendukung dan tim sukses partai politik dan pasangan calon tertentu, calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk menjamin netralitas TNI,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
