Legislator NasDem Dorong RUU PKS Segera Disahkan

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) diharapkan segera disahkan. Sebab, kasus kekerasan seksual meningkat dalam beberapa waktu terakhir. "Mengingat urgensinya sangat besar kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban saja, tetapi berdampak pada pola pikir masyarakat secara luas," kata anggota Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut pada diskusi daring bertajuk 'Melawan Pelecehan dan kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak', Selasa, 15 Juni 2021. Anggota Komisi I itu menyebut beleid yang diinisiasi Fraksi NasDem itu nantinya memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas kepada korban. Mulai dari pencegahan, pemulihan, penanganan, hingga rehabilitasi. Dia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap beleid tersebut. Tanpa dukungan eksekutif, upaya membangun sistem perlindungan akan tetap sulit terwujud.   Dia mencontohkan Dubai merupakan salah satu kota yang tergolong berhasil dalam menekan kasus kekerasan seksual. Di Dubai, masyarakat sangat bergantung dengan pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual.   "Ketika ada pelaku kejahatan seksual maka bisa dikenakan hukuman mati hingga dicabut status kewarganegaraannya," ujar dia. Baca: Perbedaan Pandangan Jadi Kendala Pembahasan RUU PKS dan PPRT   Hal senada disampaikan aktivis perempuan Ruth Ketsia Wangkai. Dia mengatakan kekerasan seksual atau kejahatan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).   "Saya katakan kejahatan seksual itu adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM," kata dia.   Dia mendukung berbagai upaya meminimalkan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Kejahatan tersebut tidak hanya menyasar kaum perempuan dan anak-anak tetapi bisa menimpa siapa saja. "Termasuk kelompok lanjut usia," ujar dia