Jakarta: Pemerintah berencana memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat selama enam pekan. Rencana tersebut mesti didukung dengan pelaksanaan ketat di lapangan.
"Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat," kata anggota Komisi IX Anas Thahir melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Juli 2021.
Pelanggar mesti dihukum tegas dan tidak tebang pilih. Sebab, masih banyak perusahaan non esensial atau kritikal melanggar selama sepekan pemberlakuan PPKM darurat.
"Apabila masih ada perusahaan-perusahaan non esensial/kritikal tidak taat pada aturan, harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku," tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dukungan perpanjangan PPKM darurat juga disampaikan anggota Komisi IX Nurhadi. Namun, dia mengingatkan perpanjangan disusun secara matang.
"Termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kita mengawasi kebijakan tersebut," kata Nurhadi.
Selain itu, dia meminta pemerintah menyosialisasikan tujuan PPKM Darurat secara masif kepada masyarakat dan aparat. Sebab, masih banyak multitafsir pelaksanaan aturan di lapangan.
"Saya lihat banyak di daerah-daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM Darurat," ujar politikus NasDem itu.
Masyarakat diimbau menjalani ketentuan PPKM darurat dengan baik. Mereka juga diminta tak termakan informasi hoaks.
"Jangan termakan berita hoaks tentang covid-19 dan juga secara sadar menyebarluaskannya, karena ini akan menambah kepanikan," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah berencana memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat selama enam pekan. Rencana tersebut mesti didukung dengan pelaksanaan ketat di lapangan.
"Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat," kata anggota
Komisi IX Anas Thahir melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Juli 2021.
Pelanggar mesti dihukum tegas dan tidak tebang pilih. Sebab, masih banyak perusahaan non esensial atau kritikal melanggar selama sepekan pemberlakuan PPKM darurat.
"Apabila masih ada perusahaan-perusahaan non esensial/kritikal tidak taat pada aturan, harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku," tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dukungan perpanjangan PPKM darurat juga disampaikan anggota Komisi IX Nurhadi. Namun, dia mengingatkan perpanjangan disusun secara matang.
"Termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kita mengawasi kebijakan tersebut," kata Nurhadi.
Selain itu, dia meminta pemerintah menyosialisasikan tujuan PPKM Darurat secara masif kepada masyarakat dan aparat. Sebab, masih banyak multitafsir pelaksanaan aturan di lapangan.
"Saya lihat banyak di daerah-daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM Darurat," ujar politikus NasDem itu.
Masyarakat diimbau menjalani ketentuan PPKM darurat dengan baik. Mereka juga diminta tak termakan informasi hoaks.
"Jangan termakan berita hoaks tentang covid-19 dan juga secara sadar menyebarluaskannya, karena ini akan menambah kepanikan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
