Jakarta: DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren. Kesepakatan diambil dalam rapat paripurna anggota Dewan.
"Apakah RUU tentang Pesantren dapat disetujui menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di ruang rapat paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
Seluruh anggota Dewan dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku perwakilan pemerintah menyetujui pengesahan RUU tersebut. Fahri kemudian mengetok palu tanda pengesahan RUU Pesantren.
Lukman berterima kasih atas dukungan legislator terhadap pengesahan RUU Pesantren. Menurut dia, kebutuhan terhadap RUU Pesantren sangat mendesak. Dengan begitu, pesantren dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Lukman berharap RUU ini bisa menjadi landasan hukum, afirmasi, dan fasilitator pengembangan pesantren. "Juga mengakomodasi ragam dan varian pesantren yang ada di masyarakat," ujarnya.
Substansi RUU ini antara lain memberikan pengakuan terhadap lulusan pesantren. Lewat UU ini, lulusan pesantren punya kesetaraan dalam kesempatan kerja.
"Besar harapan kita untuk mewujudkan undang-undang yang baik dan implementatif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Lukman.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
