Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membangun rumah sakit jiwa (RSJ) di sejumlah provinsi. Permintaan itu sudah disampaikan melalui surat resmi.
"Saya sudah surati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera membangun RSJ di enam provinsi,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 30 April 2021.
Enam provinsi itu, yakni Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Moeldoko menyebut ketiadaan RSJ di enam provinsi tersebut menghambat penanganan korban depresi berat.
Moeldoko menuturkan ketersediaan akses dan mutu sumber daya kesehatan jiwa masih terbatas. Tercatat baru ada 51 RSJ di Indonesia per 2019.
(Baca: Cegah Pilih Mati, Tolak Pemasungan)
Artinya, rasio tempat tidur untuk rawat inap hanya 3,3-4 per 100.000 penduduk. Sementara itu, baru 32,5 persen rumah sakit umum yang menyediakan poliklinik jiwa.
“Pada intinya, kami menyadari bahwa diperlukan kerja bersama lintas sektor untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” jelas Moeldoko.
Dia mendorong kontribusi ikatan profesi dan mitra non-pemerintah melakukan upaya percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Selain itu, penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa perlu dikawal.
“Termasuk dalam hal penyusunan peraturan turunan undang-undang tersebut dan pelaksanaan amanat undang-undang, di antaranya yang krusial adalah pembentukan pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan jiwa,” tutur Moeldoko.
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membangun
rumah sakit jiwa (RSJ) di sejumlah provinsi. Permintaan itu sudah disampaikan melalui surat resmi.
"Saya sudah surati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera membangun RSJ di enam provinsi,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 30 April 2021.
Enam provinsi itu, yakni Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Moeldoko menyebut ketiadaan RSJ di enam provinsi tersebut menghambat penanganan korban depresi berat.
Moeldoko menuturkan ketersediaan akses dan mutu sumber daya kesehatan jiwa masih terbatas. Tercatat baru ada 51 RSJ di Indonesia per 2019.
(Baca:
Cegah Pilih Mati, Tolak Pemasungan)
Artinya, rasio tempat tidur untuk rawat inap hanya 3,3-4 per 100.000 penduduk. Sementara itu, baru 32,5 persen rumah sakit umum yang menyediakan poliklinik jiwa.
“Pada intinya, kami menyadari bahwa diperlukan kerja bersama lintas sektor untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” jelas Moeldoko.
Dia mendorong kontribusi ikatan profesi dan mitra non-pemerintah melakukan upaya percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Selain itu, penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa perlu dikawal.
“Termasuk dalam hal penyusunan peraturan turunan undang-undang tersebut dan pelaksanaan amanat undang-undang, di antaranya yang krusial adalah pembentukan pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan jiwa,” tutur Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
