Demokrat Yakini Kepemimpinan Moeldoko Ditolak Kemenkumham

Jakarta: Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ambil pusing dengan pernyataan kubu Moeldoko yang menyebut surat keterangan penggantian ketua umum akan terbit dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pekan depan. Demokrat meyakini Kemenkumham akan menolak Moeldoko sebagai ketua umum dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB). "Kita menunggu sikap Kemenkumham untuk menggugurkan permohonan gerombolan KLB abal-abal ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Menusuk Jantung SBY! Kubu Moeldoko Menyerang Lewat Hambalang', Minggu, 28 Maret 2021. Baca: Demokrat Kubu Moeldoko Mengeklaim Segera Dapat SK Kemenkumham Herzaky menegaskan KLB yang dilakukan kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatra Utara, itu tidak sesuai dengan aturan yang belaku. Sehingga, kata dia, Moeldoko tidak mungkin memimpin Demokrat. Kubu Moeldoko diminta bersiap menerima kekalahan. Para mantan kader juga diminta menerima pemecatan ketimbang berkoar-koar menuduh Demokrat. "Jadi jangan banyak bicara 'ini melanggar UU parpol', baca dulu dong Peraturan Kemenkumham , itu semua considered-nya UU parpol. Emang dipikir menteri itu orang bodoh apa?" ujar Herzaky. Para mantan kader Demokrat juga diminta untuk berhenti mengumbar pernyataan. Perkataan para mantan kader sudah tidak mewakili partai. "Maksud kami hati-hati," tutur Herzaky. Partai Demokrat kubu Moeldoko mengeklaim segera mendapat SK Kemenkumham. Surat tersebut diyakini bakal segera dikeluarkan.   "Minggu depan kita akan mendapatkan SK dari Kemenkumham mudah-mudahan," kata juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, dalam kesempatan yang sama. Rahmad meyakini Kemenkumham akan memenangkan Moeldoko. Kepala Staf Kepresidenan itu bahkan akan berbenah setelah resmi duduk di kursi satu partai berlogo bintang mercy tersebut.