Pengadaan Posisi Wamen Disarankan Dikonsultasikan dengan DPR

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif dalam membuat jabatan wakil menteri (wamen). Namun, perubahan struktur tersebut disarankan dikonsultasikan dahulu dengan DPR. "Meskipun tidak diatur secara terang Undang-undang, rencana perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga, perlu dikonsultasikan ke masyarakat dan DPR," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim saat dihubungi, Kamis, 6 Januari 2022. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai konsultasi tersebut memberi ruang kepada DPR dan masyarakat memberikan masukan. Sehingga, perubahan struktur dengan pengadaan posisi wamen sesuai dengan kebutuhan. "Dengan demikian, setiap keputusan presiden untuk mengubah struktur oganisasi kementerian akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat, tidak dianggap sekedar keputusan elitis dari presiden," kata dia. Dia menyampaikan Kepala Negara telah mengubah berbagai peraturan presiden (perpres) untuk mengakomodasi jabatan wakil menteri. Dia mempertanyakan alasan pengubahan itu dilakukan. Setidaknya ada beberapa alasan penambahan struktur jabatan wamen. Di antaranya, memperkuat kinerja masing-masing kementerian atau mengakomodasi politik untuk memperkokoh dukungan kepada Kepala Negara. "Jika dukungan politik makin kuat kepada Presiden Jokowi di periode kedua ini, apakah ada rencana politik jangka panjang yang hendak dicapai Presiden Jokowi? Wallahu A'lam. Hanya Allah dan Pak Jokowi yang tahu," ujar dia. Baca: Istana: Posisi Wakil Menteri Disiapkan untuk Hadapi Ketidakpastian Sebelumnya, Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut, Kepala Negara menambah struktur baru, yaitu wakil menteri dalam negeri (wamendagri).