Jakarta: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyarankan agar Presiden Jokowi mengontrol secara ketat dan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Presiden harus mengontrol Perppu tersebut, terutama dalam hal moneter yang terkait dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Karena di Perppu itu masih banyak kontrol-kontrol yang sangat ketat. Saya sampaikan sendiri kepada Bapak Presiden. Pak Presiden sendiri langsung yang harus mengontrol terutama dalam hal penanganan keuangan, penanganan moneter, tanggung jawab Menteri Keuangan, tanggung jawab BI, tanggung jawab OJK, harus dalam pengawasan Presiden langsung," ujar Muhaimin usai berdiskusi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19, dikutip dpr.go.id, Jumat, 8 Mei 2020.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui Perppu anti krisis efek korona pada Senin, 4 April. Selanjutnya, Perppu akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada pekan yang akan datang.
”DPR sudah hampir menyetujui Perppu dengan berat hati," ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.
Dia pun menegaskan agar Presiden Jokowi mengawasi secara langsung pelaksanaan peraturan tersebut, jangan sampai ada penumpang gelap.
"Supaya Presiden mengikuti detail langkah yang dilakukan Menteri Keuangan, langkah yang dilakukan OJK, yang dilakukan BI, betul-betul tidak ada penumpang gelap," kata Cak Imin, biasa dia disapa.
Tim Pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar sebelumnya sempat berdialog dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19 Doni Monardo beserta jajarannya. Usai diskusi, Muhaimin mengimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan dan menaati protokol kesehatan.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bertahan hidup dengan wajar tetapi dengan protokol dan cara menghadapi covid-19. Artinya pasar rakyat silahkan dipersiapkan, tapi dengan jual beli yang berjarak. Dipersiapkan komunikasi yang sehat, dipersiapkan kebersihan yang memadai kalau itu standarnya terpenuhi baru kita normal, tapi kalau itu belum terpenuhi kita belum bisa normal. Karena itu kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk hidup sehat, jaga jarak, pakai masker," ucap Muhaimin.
Jakarta: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyarankan agar Presiden Jokowi mengontrol secara ketat dan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Presiden harus mengontrol Perppu tersebut, terutama dalam hal moneter yang terkait dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Karena di Perppu itu masih banyak kontrol-kontrol yang sangat ketat. Saya sampaikan sendiri kepada Bapak Presiden. Pak Presiden sendiri langsung yang harus mengontrol terutama dalam hal penanganan keuangan, penanganan moneter, tanggung jawab Menteri Keuangan, tanggung jawab BI, tanggung jawab OJK, harus dalam pengawasan Presiden langsung," ujar Muhaimin usai berdiskusi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19, dikutip dpr.go.id, Jumat, 8 Mei 2020.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui Perppu anti krisis efek korona pada Senin, 4 April. Selanjutnya, Perppu akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada pekan yang akan datang.
”DPR sudah hampir menyetujui Perppu dengan berat hati," ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.
Dia pun menegaskan agar Presiden Jokowi mengawasi secara langsung pelaksanaan peraturan tersebut, jangan sampai ada penumpang gelap.
"Supaya Presiden mengikuti detail langkah yang dilakukan Menteri Keuangan, langkah yang dilakukan OJK, yang dilakukan BI, betul-betul tidak ada penumpang gelap," kata Cak Imin, biasa dia disapa.
Tim Pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar sebelumnya sempat berdialog dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pananganan Covid-19 Doni Monardo beserta jajarannya. Usai diskusi, Muhaimin mengimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan dan menaati protokol kesehatan.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bertahan hidup dengan wajar tetapi dengan protokol dan cara menghadapi covid-19. Artinya pasar rakyat silahkan dipersiapkan, tapi dengan jual beli yang berjarak. Dipersiapkan komunikasi yang sehat, dipersiapkan kebersihan yang memadai kalau itu standarnya terpenuhi baru kita normal, tapi kalau itu belum terpenuhi kita belum bisa normal. Karena itu kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk hidup sehat, jaga jarak, pakai masker," ucap Muhaimin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
