Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya telah mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan. Saat ini pembahasan regulasi itu telah masuk ranah DPR.
"Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR," kata Jokowi usai meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat di Aceh, di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Selasa, 27 Juni 2023.
Jokowi menekankan sudah berkali-kali mendorong DPR segera membahas. Oleh karenanya, ia memastikan tidak ingin mengingatkan apa yang menjadi tugas legislatif.
"Masa saya ulang terus, saya ulang terus, saya ulang terus, ya enggak lah," geramnya.
Presiden mempersilahkan awak media untuk mempertanyakan alasan DPR tak segera membahas RUU Perampasan Aset. "Sekarang dorong saja yang di sana (DPR)," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebelum membahas RUU Perampasan Aset. Untuk itu, ia tidak ingin regulasi itu dibahas secara terburu-buru.
"Jadi jangan melakukan satu pembahasan itu dengan terburu-buru, kemudian enggak sabar, kemudian hasilnya enggak maksimal," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Politikus PDIP itu menekankan pengesahan RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah mekanisme. Puan memastikan proses legislasi calon beleid itu terus berjalan.
"Bukan berarti kemudian ini tidak kami lakukan, ini tetap kami lakukan dan kami jalankan. Namun sesuai mekanismenya, ada prioritas-prioritas tertentu yang memang kami dahulukan," jelas Puan.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya telah mendorong agar Rancangan Undang-Undang
(RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan. Saat ini pembahasan regulasi itu telah masuk ranah DPR.
"Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR," kata Jokowi usai meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat di Aceh, di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Selasa, 27 Juni 2023.
Jokowi menekankan sudah berkali-kali mendorong DPR segera membahas. Oleh karenanya, ia memastikan tidak ingin mengingatkan apa yang menjadi tugas legislatif.
"Masa saya ulang terus, saya ulang terus, saya ulang terus, ya enggak lah," geramnya.
Presiden mempersilahkan awak media untuk mempertanyakan alasan DPR tak segera membahas RUU Perampasan Aset. "Sekarang dorong saja yang di sana (DPR)," bebernya.
Sementara itu, Ketua
DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebelum membahas RUU Perampasan Aset. Untuk itu, ia tidak ingin regulasi itu dibahas secara terburu-buru.
"Jadi jangan melakukan satu pembahasan itu dengan terburu-buru, kemudian enggak sabar, kemudian hasilnya enggak maksimal," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Politikus PDIP itu menekankan pengesahan RUU Perampasan Aset masih harus melewati sejumlah mekanisme. Puan memastikan proses legislasi calon beleid itu terus berjalan.
"Bukan berarti kemudian ini tidak kami lakukan, ini tetap kami lakukan dan kami jalankan. Namun sesuai mekanismenya, ada prioritas-prioritas tertentu yang memang kami dahulukan," jelas Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
