medcom.id, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal menginstruksikan anggotanya datang ke paripurna. Pengesahan Perppu Ormas dimungkinkan dilakukan mekanisme voting.
"Untuk menjaga kemungkinan segala sesuatu yang terjadi voting, kita siap," kata Robert di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Robert mengaku instruksi tersebut disampaikan kepada seluruh anggota sejak tiga hari lalu. Ia meminta anggota benar-benar hadir secara fisik di ruang sidang paripurna.
"Bukan secara tanda tangan saja," tegas Robert.
Partai Golkar siap dengan mekanisme apa pun dalam paripurna kali ini. Ia tegas mendukung upaya pemerintah menertibkan ormas anti-Pancasila melalaui Perppu yang kemudian diterapkan dalam Undang-undang.
"Lebih bagus kalau kita selesaikan sesuatu dengan mufakat," kata Robert.
Peta dukungan Perppu Ormas dalam pembahasan di Komisi II menunjukkan tiga fraksi yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN menolak Perppu itu jadi undang-undang. PPP, PKB, dan Partai Demokrat minta ada revisi, sedang PDIP, NasDem, Golkar, Hanura menyetujui jadi undang-undang.
medcom.id, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal menginstruksikan anggotanya datang ke paripurna. Pengesahan Perppu Ormas dimungkinkan dilakukan mekanisme voting.
"Untuk menjaga kemungkinan segala sesuatu yang terjadi voting, kita siap," kata Robert di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017.
Robert mengaku instruksi tersebut disampaikan kepada seluruh anggota sejak tiga hari lalu. Ia meminta anggota benar-benar hadir secara fisik di ruang sidang paripurna.
"Bukan secara tanda tangan saja," tegas Robert.
Partai Golkar siap dengan mekanisme apa pun dalam paripurna kali ini. Ia tegas mendukung upaya pemerintah menertibkan ormas anti-Pancasila melalaui Perppu yang kemudian diterapkan dalam Undang-undang.
"Lebih bagus kalau kita selesaikan sesuatu dengan mufakat," kata Robert.
Peta dukungan Perppu Ormas dalam pembahasan di Komisi II menunjukkan tiga fraksi yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN menolak Perppu itu jadi undang-undang. PPP, PKB, dan Partai Demokrat minta ada revisi, sedang PDIP, NasDem, Golkar, Hanura menyetujui jadi undang-undang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
