Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyambut positif wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membolehkan kampanye di lingkungan perguruan tinggi. Ia menilai kampus bisa menjadi ajang menguji calon pemimpin.
"Justru di kampus akan menjadi tempat untuk menguji gagasan dan visi misi kontestan," kata Saan kepada Medcom.id, Kamis, 21 Juli 2022.
Ia mengaku tak masalah dengan wacana kampanye di lingkungan kampus. Asalkan, kampanye bersifat netral. Toh, kampus merupakan lembaga yang diisi orang-orang dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata.
"Saya tidak ada masalah karena kampus memang masuk wilayah politik praktis," ujar dia.
Wacana ini sejatinya berpotensi terganjal Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid itu mengamanatkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Namun, dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye. Atau, atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
"Sepanjang komunikasi antara partai politik yang berkampanye dengan kampus yang dituju telah terjalin, sudah diatur SOP dan mencapai kesepakatan bagaimana cara berkampanye di kampus, memertimbangkan kendala dan tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar di kampus, menurut saya tidak perlu ada perubahan atau revisi UU," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Asalkan, memenuhi sejumlah ketentuan.
"Boleh saja. Mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya boleh," kata Hasyim usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, dilansir Antara, Selasa, 20 Juli 2022. (Valerie Augustine Budianto)
Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyambut positif wacana Komisi Pemilihan Umum (
KPU) membolehkan kampanye di lingkungan perguruan tinggi. Ia menilai kampus bisa menjadi ajang menguji calon pemimpin.
"Justru di kampus akan menjadi tempat untuk menguji gagasan dan visi misi kontestan," kata Saan kepada
Medcom.id, Kamis, 21 Juli 2022.
Ia mengaku tak masalah dengan wacana kampanye di lingkungan kampus. Asalkan, kampanye bersifat netral.
Toh, kampus merupakan lembaga yang diisi orang-orang dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata.
"Saya tidak ada masalah karena kampus memang masuk wilayah politik praktis," ujar dia.
Wacana ini sejatinya berpotensi terganjal Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu. Beleid itu mengamanatkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Namun, dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye. Atau, atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
"Sepanjang komunikasi antara partai politik yang berkampanye dengan kampus yang dituju telah terjalin, sudah diatur SOP dan mencapai kesepakatan bagaimana cara berkampanye di kampus, memertimbangkan kendala dan tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar di kampus, menurut saya tidak perlu ada perubahan atau revisi UU," terang dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (
KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Asalkan, memenuhi sejumlah ketentuan.
"Boleh saja. Mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya boleh," kata Hasyim usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, dilansir Antara, Selasa, 20 Juli 2022. (
Valerie Augustine Budianto) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
