Menkumham Sahkan Kepengurusan PPP Pimpinan Romahurmuziy

medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar ke VIII di Pondok Gede, Jakarta Timur. Kepengurusan PPP ini dipimpin M Romahurmuziy sebagai Ketua Umum, dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal. "Pada hari ini tanggal 27 April saya sudah menerbitkan SK Nomor M.HH-06.AH.11.01.2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan DPP PPP Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum Romahurmuzy dan Sekjen Arsul Sani," kata Yasonna dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016). Yasonna menjelaskan, keputusan pengesahan ini dilakukan karena pemerintah menilai Muktamar ke VIII PPP telah berjalan secara demokratis, berkeadilan dan rekonsiliatif. Susunan kepengurusan telah mengakomodasi semua kubu, baik dari kepengurusan hasil Muktamar Surabaya, Muktamar Bandung maupun Muktamar Jakarta. "Ada beberapa teman-teman yang belum bersedia bergabung. Kami yakin dan percaya agenda politik, PPP menyusun langkah-langkah bersama pemerintah baik DPR di fraksi akan ikut dengan (keputusan) partai politik," jelas dia. Sekjen PPP Arsul Sani menyambut baik pengesahan kepengurusan ini. Ia mengakui jumlah pengurus PPP saat ini jauh lebih banyak, dari 55 orang menjadi 146 orang. "Kepengurusan periode ini lebih besar, lebih gemuk. Seperti kata Pak Menkumham bukan lapas saja yang over capacity, tapi juga kepengursan partai politik, termasuk PPP," kata Arsul. Arsul Sani dan Reni Marlinawati menunjukan SK Kepengurusan PPP--Metrotvnews.com/Achmad Zulfikar Fazli Arsul tidak memerinci satu persatu sosok yang masuk kepengurusan partai berlambang Kakbah ini. Ia hanya memastikan kepengurusan ini mengakomodasi semua kubu, baik kubu Surabaya, Bandung dan Jakarta. "Ada 48 pungurus harian dari Muktamar Jakarta. Dari 11 waketum (kepengurusan PPP) ada enam dari Muktamar Jakarta," ujar Arsul. Awal April lalu, PPP telah melaksanakan Muktammar Islah di Pondok Gede, Jakarta. Hasil Muktammar memutuskan Romahurmuziy jadi Ketua Umum PPP. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kanan), Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kiri), Wakil Ketua Umum PPP Wardatul Asriah (kedua kiri) dan Sekjen PPP Romahurmuziy (kedua kanan) membuka Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4).--MI/Adam Dwi Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menegaskan acara Muktamar PPP yang dihadiri Presiden Jokowi, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, bukan muktamar sebenarnya. "Siapa bilang itu Muktamar PPP?" kata dia, di sela acara forum Musyawarah Kerja Wilayah (Muswil) DPW PPP Jatim, di Surabaya, Jumat 8 April. Acara Muswil di Surabaya bersamaan dengan Muktamar PPP di Jakarta. Djan lebih memilih hadir acara Muswil PPP di Surabaya, daripada menghadiri acara yang dihadiri Presiden Jokowi itu. Drama perpecahan PPP dipicu oleh kehadiran ketua umum PPP Suryadharma Ali, saat kampanye akbar Partai Gerindra, 23 Maret 2014. Kehadiran Suryadharma Ali di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, membuat beberapa pengurus geram. Terbelahnya PPP ditandai setelah ada dualisme pelaksanaan muktamar PPP. Kubu PPP Romi melaksanakan Muktamar 17 Oktober 2014 di Surabaya lalu. Sementara kubu SDA (Djan Faridz) melaksanakan muktamar 23 Oktober 2014 lalu. Keduanya pun menghasilkan ketua umum yang berbeda. Muktamar PPP di Surabaya mengukuhkan Romi sebagai ketua umum, sedangkan muktamar di kubu SDA mengkuhkan Djan Faridz sebagai ketua umum.