medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk merangkul pihak-pihak internal yang bersebrangan.
"Maka akomodasikanlah teman-teman yang di seberang, ini adalah langkah rekonsiliasi," kata Yasonna dalam Mukernas IV PPP di Ancol, Jakarta Utara, seperti dilansir Antara, Rabu (24/2/2016).
Yasonna juga mengajak seluruh pihak yang selama ini berkonflik dalam tubuh PPP untuk mengenyampingkan ego dan meninggalkan segala perbedaan pendapat. Ia berpendapat, Mukernas ini merupakan momentum yang sangat baik untuk islah.
Yasonna mengingatkan, tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pada Juni mendatang dan PPP terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah bila tidak segera melaksanakan islah.
"Doronglah, panggilah teman-teman ini. Sehingga pada saatnya muktamar, semua ada di sana. Karena kalau tidak, tahapan pilkada serentak mulai bulan Juni, bukan saya yang rugi," kata Yasonna.
Ia juga menekankan, pemerintah tidak memiliki maksud apapun dalam mengesahkan kembali surat keputusan pengesahan DPP PPP muktamar Bandung. Pemerintah hanya ingin agar PPP sebagai partai yang memiliki nilai historis dalam demokrasi di Indonesia bisa ikut serta dan berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai agenda politik.
medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk merangkul pihak-pihak internal yang bersebrangan.
"Maka akomodasikanlah teman-teman yang di seberang, ini adalah langkah rekonsiliasi," kata Yasonna dalam Mukernas IV PPP di Ancol, Jakarta Utara, seperti dilansir
Antara, Rabu (24/2/2016).
Yasonna juga mengajak seluruh pihak yang selama ini berkonflik dalam tubuh PPP untuk mengenyampingkan ego dan meninggalkan segala perbedaan pendapat. Ia berpendapat, Mukernas ini merupakan momentum yang sangat baik untuk islah.
Yasonna mengingatkan, tahapan Pilkada serentak 2017 akan dimulai pada Juni mendatang dan PPP terancam tidak bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah bila tidak segera melaksanakan islah.
"Doronglah, panggilah teman-teman ini. Sehingga pada saatnya muktamar, semua ada di sana. Karena kalau tidak, tahapan pilkada serentak mulai bulan Juni, bukan saya yang rugi," kata Yasonna.
Ia juga menekankan, pemerintah tidak memiliki maksud apapun dalam mengesahkan kembali surat keputusan pengesahan DPP PPP muktamar Bandung. Pemerintah hanya ingin agar PPP sebagai partai yang memiliki nilai historis dalam demokrasi di Indonesia bisa ikut serta dan berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berbagai agenda politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
