medcom.id, Jakarta: Fahri Hamzah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri Hamzah pun melawan dengan mengumbar pernyataan ke publik terkait pemecatannya. Pengamat Politik Yunarto Wijaya menilai, Fahri memiliki peluang untuk melawan keputusan DPP PKS itu.
"Setahu saya, PKS paling ketat berbicara masalah prosedural. Jadi lebih baik Fahri Hamzah menggunakan jalur hukum untuk melawan," kata Yunarto saat dihubungi, Selasa (5/4/2016).
Yunarto mengatakan, strategi Fahri dengan mengumbar pernyataan ke publik untuk melawan keputusan PKS akan sia-sia. Jalan keluar yang bisa ditempuh Fahri adalah melalui jalur hukum. Jika tidak, Fahri sulit menyelamatkan diri.
Asal jalur hukum itu ditempuh, Fahri memiliki harapan bisa tetap diakui sebagai kader PKS dan tetap menjabat sebagai Wakil Ketua DPR hingga 2019.
"Yang bisa dilakukan oleh Fahri Hamzah adalah pertanyakan saja apakah mahkamah partai yang memecat Fahri Hamzah bisa dikatakan sah atau tidak? Apakah sesuai dengan undang-undang?" ungkap Yunarto.
Majelis Tahkim PKS (mahkamah partai) merekomendasikan pemecatan terhadap Fahri karena dianggap melanggar disiplin berorganisasi. Wakil Ketua DPR itu dinilai kerap berseberangan dengan ide, visi dan misi PKS melalui berbagai pernyataannya di depan publik.
medcom.id, Jakarta: Fahri Hamzah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fahri Hamzah pun melawan dengan mengumbar pernyataan ke publik terkait pemecatannya. Pengamat Politik Yunarto Wijaya menilai, Fahri memiliki peluang untuk melawan keputusan DPP PKS itu.
"Setahu saya, PKS paling ketat berbicara masalah prosedural. Jadi lebih baik Fahri Hamzah menggunakan jalur hukum untuk melawan," kata Yunarto saat dihubungi, Selasa (5/4/2016).
Yunarto mengatakan, strategi Fahri dengan mengumbar pernyataan ke publik untuk melawan keputusan PKS akan sia-sia. Jalan keluar yang bisa ditempuh Fahri adalah melalui jalur hukum. Jika tidak, Fahri sulit menyelamatkan diri.
Asal jalur hukum itu ditempuh, Fahri memiliki harapan bisa tetap diakui sebagai kader PKS dan tetap menjabat sebagai Wakil Ketua DPR hingga 2019.
"Yang bisa dilakukan oleh Fahri Hamzah adalah pertanyakan saja apakah mahkamah partai yang memecat Fahri Hamzah bisa dikatakan sah atau tidak? Apakah sesuai dengan undang-undang?" ungkap Yunarto.
Majelis Tahkim PKS (mahkamah partai) merekomendasikan pemecatan terhadap Fahri karena dianggap melanggar disiplin berorganisasi. Wakil Ketua DPR itu dinilai kerap berseberangan dengan ide, visi dan misi PKS melalui berbagai pernyataannya di depan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
