Kepala Daerah Punya Pengalaman Buruk saat Pilkada Tidak Langsung

medcom.id, Jakarta: Baik bupati dan walikota mengaku punya pengalaman buruk dengan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung. Ada yang diharuskan menyetor duit, ada pula yang menghadapi konflik antar partai politik. Bupati Solok, Sumatera Barat, Syamsu Rahim mengaku diharuskan menyetorkan uang ke Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) dan partai pengusungnya, untuk dapat memenangkan pilkada tidak langsung kala itu. "Saya sudah berapa kali ikut pemilihan. Ketika anggota dewan memilih, itu uang. Partai dibeli, anggota dewan dibeli, akhirnya kalah karena dihimpit oleh orang lain yang lebih besar," kata Syamsu di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).  Peristiwa itu terjadi pada 2003 lalu ketika dirinya maju sebagai Kepala Daerah Sawahlunto. Ia menjelaskan, kala itu, anggota DPRD meminta uang sebesar Rp 250 juta kepada dirinya untuk masing-masing anggota yang memilihnya. "Karena tidak punya uang, saya kalah. Itu belum partai, belum lagi fraksinya. Dulu kan pemilihan itu ada fraksi TNI Polri, Parpol. Ketika saya berkoalisi dengan yang bukan partai saya sekarang (Golkar) kita harus membayar kepada mereka," ujarnya. Sementara itu,  Mantan Walikota Bontang, Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam menerangkan adanya konflik tinggi yang timbul dari pilkada tidak langsung. Konflik ini terjadi antar partai politik. "Saya mantan Walikota Bontang yang dipilih oleh DPRD dan rakyat. Bohong kalau pemilihan oleh DPRD tidak konflik, pemilihan lewat DPRD itu juga rusuh. Itu sama sekali tidak benar (kalau pilkada tidak langsung tidak rusuh)," kata Andi.