Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono akan menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) siang ini. Pengganti ketua umum sebelumnya Suharso Monoarfa itu akan memberikan perbaikan dokumen SK PPP teranyar.
Dalam Surat Keputusan yang diterbitkan pada Jumat, 9 September 2022, Mardiono sudah diakui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya akan memperkenalkan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP yang baru.
"Kami juga sekaligus ingin secara formal menyampaikan kepada KPU tentang pergantian Ketum PPP dari Pak Suharso ke Pak Mardiono," ujar Arsul, Senin, 12 September 2022.
Arsul menerangkan setelah perkenalan Mardiono, pihaknya akan melakukan proses perbaikan Sipol PPP. "Rencananya ke KPU Jam 14.00 WIB," tegas dia.
PPP berencana mendatangi Kantor KPU usai terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait kepengurusan partai yang baru. Hal itu disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.
"Ya rencana begitu, kita akan melakukan audiensi dan bersilaturahmi sekaligus memberitahukan kepada KPU terkait adanya SK Menkumham yang baru," kata Baidowi, Minggu, 11 September 2022.
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono akan menyambangi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) siang ini. Pengganti ketua umum sebelumnya Suharso Monoarfa itu akan memberikan perbaikan dokumen
SK PPP teranyar.
Dalam Surat Keputusan yang diterbitkan pada Jumat, 9 September 2022, Mardiono sudah diakui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya akan memperkenalkan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP yang baru.
"Kami juga sekaligus ingin secara formal menyampaikan kepada KPU tentang pergantian Ketum PPP dari Pak Suharso ke Pak Mardiono," ujar Arsul, Senin, 12 September 2022.
Arsul menerangkan setelah perkenalan Mardiono, pihaknya akan melakukan proses perbaikan Sipol PPP. "Rencananya ke KPU Jam 14.00 WIB," tegas dia.
PPP berencana mendatangi Kantor KPU usai terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait kepengurusan partai yang baru. Hal itu disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.
"Ya rencana begitu, kita akan melakukan audiensi dan bersilaturahmi sekaligus memberitahukan kepada KPU terkait adanya SK Menkumham yang baru," kata Baidowi, Minggu, 11 September 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
