Jakarta: Fraksi NasDem meminta Daerah Khusus Jakarta kedepannya tak dijadikan ajang proyek. Hal itu disampaikan dalam pandangan mini fraksi pada rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU DKJ di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Telah pindahnya ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara dan berubahnya daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta jangan sampai menjadi ajang proyek tetapi harus perwujudan dari amanat konstitusi," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2024.
Charles mengatakan DKJ juga jangan hanya dijadikan pusat perekonomian global. DKJ jadi pusat keberagaman budaya Indonesia.
"Karena itu pembangunan jangan hanya dititikberatkan pada pembangunan ekonomi semata melainkan juga pembangunan karakter, budaya, etika, dan karakter luhur manusia Indonesia," ucap anggota Komisi XI DPR itu.
Sebelumnya, pemerintah dan Baleg DPR sepakat RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna.
Sementara, NasDem salah satu fraksi yang menyepakati tetapi dengan catatan. NasDem menyoal ketua dan keanggotaan Dewan Kawasan Aglomerasi yang tidak diatur secara jelas dalam RUU DKJ.
Jakarta: Fraksi NasDem meminta
Daerah Khusus Jakarta kedepannya tak dijadikan ajang proyek. Hal itu disampaikan dalam pandangan mini fraksi pada rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan
RUU DKJ di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Telah pindahnya ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara dan berubahnya daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta jangan sampai menjadi ajang proyek tetapi harus perwujudan dari amanat konstitusi," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2024.
Charles mengatakan DKJ juga jangan hanya dijadikan pusat perekonomian global. DKJ jadi pusat keberagaman budaya Indonesia.
"Karena itu pembangunan jangan hanya dititikberatkan pada pembangunan ekonomi semata melainkan juga pembangunan karakter, budaya, etika, dan karakter luhur manusia Indonesia," ucap anggota Komisi XI DPR itu.
Sebelumnya, pemerintah dan Baleg DPR sepakat RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna.
Sementara, NasDem salah satu fraksi yang menyepakati tetapi dengan catatan. NasDem menyoal ketua dan keanggotaan Dewan Kawasan Aglomerasi yang tidak diatur secara jelas dalam RUU DKJ.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
