Jakarta: Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan sejumlah kebijakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melanggar banyak peraturan daerah atau perda. Lantaran itu fraksinya ingin mengajukan hak interpelasi.
"Jadi gini, ketika bicara hak interpelasi, itu hak anggota dewan. Karena kami memiliki hak itu, maka akan kami maksimalkan. Kaitannya apa? Kaitan dengan beberapa kebijakan gubernur yang menurut fraksi kami bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada." kata Gembong di ruang fraksi PDIP DPRD Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Gembong bilang sejumlah kebijakan Anies-Sandi sembrono. Sebab, beberapa kebijakan tak hanya melanggar perda, tetapi juga aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Misalkan, ketika bicara Tanah Abang, penempatan jalan raya sebagai tempat PKL itu melanggar aturan. Perda dilanggar, peraturan lalu lintas dilanggar," tutur Gembong.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan ujung dari kebijakan yang dikeluarkan Anies-Sandi adalah interpelasi.
"Tanah Abang kacau balau, DP nol rupiah ternyata tidak sesuai dijanjikan, OK OCE juga seperti itu. Nah, itulah ujung dari ini semua. Sudah layak gubernur ini diinterpelasi." tandas Barus.
Sebelumnya, Gembong menyebut ada 11 kritik terhadap kebijakan pemprov selama 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi. Kebijakan itu antara lain menyangkut polemik rumah DP nol rupiah, konflik penempatan Pasar Tanah Abang, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), kebijakan pemberlakuan becak sebagai alat transportasi, dan lainnya.
Hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki anggota dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan.
Jakarta: Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan sejumlah kebijakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melanggar banyak peraturan daerah atau perda. Lantaran itu fraksinya ingin mengajukan hak interpelasi.
"Jadi gini, ketika bicara hak interpelasi, itu hak anggota dewan. Karena kami memiliki hak itu, maka akan kami maksimalkan. Kaitannya apa? Kaitan dengan beberapa kebijakan gubernur yang menurut fraksi kami bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada." kata Gembong di ruang fraksi PDIP DPRD Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Gembong bilang sejumlah kebijakan Anies-Sandi sembrono. Sebab, beberapa kebijakan tak hanya melanggar perda, tetapi juga aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Misalkan, ketika bicara Tanah Abang, penempatan jalan raya sebagai tempat PKL itu melanggar aturan. Perda dilanggar, peraturan lalu lintas dilanggar," tutur Gembong.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan ujung dari kebijakan yang dikeluarkan Anies-Sandi adalah interpelasi.
"Tanah Abang kacau balau, DP nol rupiah ternyata tidak sesuai dijanjikan, OK OCE juga seperti itu. Nah, itulah ujung dari ini semua. Sudah layak gubernur ini diinterpelasi." tandas Barus.
Sebelumnya, Gembong menyebut ada 11 kritik terhadap kebijakan pemprov selama 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi. Kebijakan itu antara lain menyangkut polemik rumah DP nol rupiah, konflik penempatan Pasar Tanah Abang, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), kebijakan pemberlakuan becak sebagai alat transportasi, dan lainnya.
Hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki anggota dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
