medcom.id,Jakarta: Mahkamah Partai Golkar memutuskan kepengurusan yang sah adalah kubu Agung Laksono. Namun Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mengatakan pihaknya tetap mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memutuskan kubu siapa yang sah secara hukum.
"Ini untuk segera mendaftarkan ke Kemenkumham, 25 Februari kami sudah mengirimkan surat," ujarnya pada acara Primetime News MetroTV, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2015).
Sikap tersebut diambil lantaran kubu Aburizal Bakrie (Munas Bali) tak dapat menerima putusan. Anggota Mahkamah Partai dinilai tak independen. Ia berharap, kedua kubu dapat menghargai putusan Menkumham agar dualisme kepemimpinan di tubuh partai pohon beringin ini dapat segera berakhir.
"Bukan persoalan menang dan kalah, tapi kubu yang mana yang melaksanakan Munas secara demokratis sesuai AD/ART, sesuai undang-undang, itu yang dibawa ke pengadilan. Lusa nanti kita lihat, kubu Agung yang sah," ungkap Yorrys.
Rencananya, hasil putusan Mahkamah Partai Golkar akan diumumkan pada Kamis (5/3/2015). Yorrys optimis, kubu Agung lah yang sah.
Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar memutuskan Munas versi Agung Laksono sah. Hal itu disampaikan Hakim Mahkamah Partai Djasri Marin dan Andi Mattalata.
Sementara Muladi dan Nattabaya tidak berpendapat karena menilai Munas versi Aburizal Bakrie (Ical) tak mau menyelesaikan persoalan melalui Mahkamah Partai karena sedang mengajukan kasasi.
"Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali secara selektif yang menenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan tidak tercela," kata Hakim Djasri Marin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2015).
medcom.id,Jakarta: Mahkamah Partai Golkar memutuskan kepengurusan yang sah adalah kubu Agung Laksono. Namun Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, mengatakan pihaknya tetap mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memutuskan kubu siapa yang sah secara hukum.
"Ini untuk segera mendaftarkan ke Kemenkumham, 25 Februari kami sudah mengirimkan surat," ujarnya pada acara
Primetime News MetroTV, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2015).
Sikap tersebut diambil lantaran kubu Aburizal Bakrie (Munas Bali) tak dapat menerima putusan. Anggota Mahkamah Partai dinilai tak independen. Ia berharap, kedua kubu dapat menghargai putusan Menkumham agar dualisme kepemimpinan di tubuh partai pohon beringin ini dapat segera berakhir.
"Bukan persoalan menang dan kalah, tapi kubu yang mana yang melaksanakan Munas secara demokratis sesuai AD/ART, sesuai undang-undang, itu yang dibawa ke pengadilan. Lusa nanti kita lihat, kubu Agung yang sah," ungkap Yorrys.
Rencananya, hasil putusan Mahkamah Partai Golkar akan diumumkan pada Kamis (5/3/2015). Yorrys optimis, kubu Agung lah yang sah.
Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar memutuskan Munas versi Agung Laksono sah. Hal itu disampaikan Hakim Mahkamah Partai Djasri Marin dan Andi Mattalata.
Sementara Muladi dan Nattabaya tidak berpendapat karena menilai Munas versi Aburizal Bakrie (Ical) tak mau menyelesaikan persoalan melalui Mahkamah Partai karena sedang mengajukan kasasi.
"Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali secara selektif yang menenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan tidak tercela," kata Hakim Djasri Marin di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
