KSP Kumpulkan Panglima Kodam Bahas Penolakan Vaksin Covid-19

Jakarta: Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengumpulkan panglima Komando Daerah Militer (Kodam) membahas isu penolakan vaksinasi covid-19 di sejumlah wilayah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta Kodam ikut menyukseskan program vaksinasi covid-19.  Moeldoko juga meminta Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Polri yang memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibnas) terlibat. Kedua unsur itu merupakan garda terdepan dalam menyosialisasikan, mengawal pendistribusian, hingga pelaksanaan vaksinasi.  "Peran serupa pernah sukses saat Indonesia menggelar program vaksinasi polio beberapa tahun silam,” ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 Januari 2021. Dalam pertemuan virtual, para panglima diminta memaparkan laporan vaksinasi covid-19 di wilayah kerja masing-masing. Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menyampaikan belum ada penolakan vaksin covid-19 di Jakarta. Sebab, Kodam Jaya telah menyosialisasikan vaksinasi sebelum pelaksanaan. Baca: Kemenkes: Risiko Terpapar Covid-19 Tinggal 35% Usai Vaksinasi Meski tak ada penolakan, Dudung mengaku masih banyak hoaks terkait kehalalan dan dampak setelah vaksin. Dudung melibatkan Babinsa untuk meluruskan hal tersebut. “Kami juga melakukan pendampingan, pelaksanaan, dan melakukan pengamanan, dan melibatkan Babinsa untuk door to door,” kata Dudung dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Sementara itu, Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan perlunya sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai vaksinasi. Untuk meyakinkan masyarakat, para anggota TNI di Jawa Barat ikut dalam program tersebut. “Kami juga memberi contoh dengan ikut menjadi penerima vaksin dan sampai saat ini sebagian besar masyarakat di Jawa Barat menerima dan mendukung adanya vaksin,” kata Nugroho. Panglima Kodam 19 Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono mengatakan hanya segelintir orang yang menolak vaksinasi. Sebagian besar masyarakat Papua menerima program tersebut. “Tapi perlu sistem informasi satu data sehingga program ini tepat guna dan tepat sasaran,” jelas Yogo.