Jakarta: Bakal Calon Presiden Anies Baswedan berkomitmen mengembalikan desa sebagai kekuatan utama bangsa. Ia menyinggung revisi Undang-Undang Desa.
"Undang-undang yang perlu revisi," kata Anies dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023 di Jambi, Selasa, 26 Juli 2023.
Menurut Anies, pengelolaan desa harus partisipatif. Kemudian kesejahteraan semua orang yang bekerja di desa harus meningkat dan dana desa harus meningkat hingga 10 persen dari yang ada sekarang.
Baca juga: Anies Baswedan Ungkap Banyak Program Pemerintah tidak Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat
Anies menegaskan cara kerja pemerintah harus berubah. Dari berkiblat ke aturan menjadi kebutuhan. Artinya, aturan harus menyesuaikan kebutuhan sehingga cita-cita mulia bisa dirasakan langsung di tengah masyarakat.
"Kita harus mulai bekerja dengan cara begini. Apa yang dituju, lalu aturan apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Jangan dibalik. Kalau kita bekerja sekedar untuk aturan, kita tidak tahu aturan ini untuk apa ya? Tujuan kita apa?," ujar Anies.
"Tujuan kita desa yang bisa kuat, desa yang bisa maju nantinya bisa jadi mandiri. Nantinya kalau itu dilakukan maka bila itu diperlukan revisi lakukan revisi, bila itu diperlukan partisipasi lakukan partisipasi, kan ini yang perlu dikerjakan," sambung Anies.
Anies menambahkan saat ini 57 persen penduduk berada di kota dan 33 persen di desa. Sementara pada 2045 diperkirakan 70 persen di kota dan 30 persen di Indonesia.
Anies berharap desa harus diperkuat dan tidak boleh menjadi perkotaan. Pasalnya akan berdampak pada kekuatan pangan bangsa, yakni lahan persawahan menjadi sangat sedikit.
"Yuk kita jalan sama-sama, mari kita kembalikan desa menjadi kekuatan utama bangsa ini. Desa menjadi pilar penting dalam pembangunan ke depan," tegas Anies.
Anies merupakan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini digawangi Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat.
Jakarta: Bakal Calon Presiden
Anies Baswedan berkomitmen mengembalikan desa sebagai kekuatan utama bangsa. Ia menyinggung revisi Undang-Undang Desa.
"Undang-undang yang perlu revisi," kata Anies dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023 di Jambi, Selasa, 26 Juli 2023.
Menurut Anies, pengelolaan desa harus partisipatif. Kemudian kesejahteraan semua orang yang bekerja di desa harus meningkat dan dana desa harus meningkat hingga 10 persen dari yang ada sekarang.
Baca juga:
Anies Baswedan Ungkap Banyak Program Pemerintah tidak Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat
Anies menegaskan cara kerja pemerintah harus berubah. Dari berkiblat ke aturan menjadi kebutuhan. Artinya, aturan harus menyesuaikan kebutuhan sehingga cita-cita mulia bisa dirasakan langsung di tengah masyarakat.
"Kita harus mulai bekerja dengan cara begini. Apa yang dituju, lalu aturan apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Jangan dibalik. Kalau kita bekerja sekedar untuk aturan, kita tidak tahu aturan ini untuk apa ya? Tujuan kita apa?," ujar Anies.
"Tujuan kita desa yang bisa kuat, desa yang bisa maju nantinya bisa jadi mandiri. Nantinya kalau itu dilakukan maka bila itu diperlukan revisi lakukan revisi, bila itu diperlukan partisipasi lakukan partisipasi, kan ini yang perlu dikerjakan," sambung Anies.
Anies menambahkan saat ini 57 persen penduduk berada di kota dan 33 persen di desa. Sementara pada 2045 diperkirakan 70 persen di kota dan 30 persen di Indonesia.
Anies berharap desa harus diperkuat dan tidak boleh menjadi perkotaan. Pasalnya akan berdampak pada kekuatan pangan bangsa, yakni lahan persawahan menjadi sangat sedikit.
"Yuk kita jalan sama-sama, mari kita kembalikan desa menjadi kekuatan utama bangsa ini. Desa menjadi pilar penting dalam pembangunan ke depan," tegas Anies.
Anies merupakan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini digawangi Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
